Jakarta | Jacindonews-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dari tanggal 03 sampai 20 Juli 2021 mendatang menimbulkan pro dan kontra. Adanya pembatasan mobilisasi warga yang hendak bekerja untuk masuk ke suatu kota harus dibatasi dengan sekat-sekat oleh aparat. Belum lagi pemberlakuan Work From Home (WFH) dan sejumlah penundaan kegiatan di berbagai aspek di masyarakat, tentunya sangat merugikan.

Namun, ditengah PPKM Darurat yang memperketat ruang gerak masyarakat Indonesia, justru menjadi kontradiksi dengan berita beberapa hari lalu di berbagai media mengenai kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui jalur udara. Melihat hal ini, pemerintah seperti tidak tegas akan peraturan PPKM Darurat yang sedang dijalankan.

Hal inilah yang dikemukakan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo. Dirinya meminta kepada pemerintah agar tak pandang bulu dalam menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Untuk warga Indonesia sendiri ditindak tegas, tapi malah kepada TKA dan turis asing yang masuk longgar. Sampai saat ini kelihatan sangat longgar dan bebas masuk-keluar Indonesia,” ungkap Gatot melalui pesan tertulis pada Senin, (05/07/2021) lalu.

Ketika ditanya apakah mendukung kebijakan pemerintah ini, Gatot mengaku mendukung penerapan kebijakan ini. Menurutnya adanya lonjakan kasus Covid-19 dalam sebulan terakhir ditambah lagi dengan temuan jenis varian baru telah berkembang luas di banyak kota besar di Indonesia. Bahkan kondisi tersebut menurutnya menjadi makin berat karena selain keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, juga sudah banyak yang menjadi korban.

Pemerintah dalam hal ini penyelenggara PPKM Darurat seperti yang dilansir melalui keterangan tertulis untuk media, harus memahami dan menyiapkan kondisi yang ada dan juga memperhitungkan skenario paling buruk. Ia menuturkan, dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi yang solid, kompak, dan terukur antara pemerintah pusat dan daerah agar seiring sejalan dan sepenanggungan.

Pemerintah menurut Gatot harus juga menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat miskin terdampak selama PPKM Darurat. Sebab, logistik adalah kunci dalam menjalankan kondisi darurat tersebut. (BS/JN).