JAKARTA | Jacindonews – Akibat UUD45 di amandemen mpat kali, kedaulatan tak berada di tangan rakyat lagi, tetapi berada ditangan Oligarkhi Neo Komunisme, sehingga oknum-oknum Partai Politik dan Pemerintahan menjadi Boneka Oligarki Neo Komunisme.
Sehingga wajar kalau oknum-oknum (legislatif, yudikatif dan Exsekutif) juga menjadi Boneka Oligarki Neo Komunisme, sehingga tak berfungsi untuk mewujudkan visi misi NKRI yang terdapat dalam pembukaan UUD 45.
Terbukti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang, sangat menguntungkan Oligarkhi Neo Komunisme tetapi merugikan rakyat, seperti undang-undang Omnibuslaw, undang-undang minerba dll.
Sehingga wajarlah kalau oknum-oknum aparat hukum, oknum-oknum aparat keamanan, diduga juga terpapar Oligarkhi Neo Komunisme.
Terbukti oknum-oknum aparat hukum dan oknum-oknum aparat keamanan tak mampu menegakkan hukum secara jujur, benar dan adil.
Terbukti oknum-oknum aparat hukum dan oknum-oknum aparat keamanan melakukan tebang pilih dalam menegakkan hukum, melakukan kriminalisasi, persekusi terhadap umat Islam kritis / oposisi, dan bahkan membunuh dengan alasan terkait terorisme.
Tak mengherankan kalau kemudian Boneka Oligarkhi Neo Komunisme ini bekerjasama dan berhubungan dengan RRC yang berideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme, meskipun harus melanggar ketetapan MPRS no XXV tahun 1966 dan undang-undang no 27 tahun 1999.
Sehingga Boneka terpapar Oligarkhi Neo-Komunis, sehingga menjadikan Umat beragama, khususnya umat Islam, dijadikan musuh negara, sehingga tak heran apabila oknum-oknum (legislatif yudikatif dan Exsekutif) menjadi klompok yang mendukung Islamophobia.
Ibukota NKRI dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Kalimantan Timur, dalam kondisi ekonomi terpuruk, diduga selanjutnya pembiayaan IKN adalah dengan tukar guling dengan tanah dan bangunan yang berada di Jakarta.
Sementara proyek Kreta Api Jakarta Bandung bangkrut, tetap dilanjutkan dengan biaya dari APBN, pembangunan perumahan di Meikrta dan pembangunan perumahan di Reklamasi pantai Jakarta tetap dilanjutkan, yang tak mungkin dibeli oleh bumiputra karena mahal.
Pemindahan IKN, proyek kereta api cepat Jakarta Bandung, dan proyek pembangunan perumahan di Meikarta, proyek perumahan di daerah Reklamasi pantai Jakarta, diduga disiapkan untuk oknum-oknum anak keturunan Po An Tui, diduga untuk memudahkan dalam rangka Jakarta dan Jabar untuk “di-Singapurkan / di-Indocinakan”.
Geografi dan SDA sebagian besar telah dikuasai oknum-oknum keturunan Po An Tui, TKA China deras mengalir, sementara BUMN dibangkrutkan, KPK dilemahkan dan tenaga kerja didalam negri menjamur di PHK.
Dengan menjamurnya PHK dan hutang mengunung dibayar dengan dinaikkannya, pajak, bbm, listrik, sembako, dan asuransi kesehatan, Berakibat rakyat menjadi Miskin.
Rakyat miskin, menjadi stres dan prustrasi, oligarkhi Neo komunisme telah menyiapkan jalan keluar dengan tersedianya berton-ton narkoba.
Rakyat diduga sedang di-genosida dengan memanfaatkan wabah Covid-19 dengan berbagai modus, PPKM, bisnis PCR, vaksinasi. Rakyat keluar mati kena Covid-19 dan tinggal di rumah mati kelaparan.
Aparat Kepolisian bertahun-tahun tak mampu menyelesaikan KKB / Teroris Papua, tak kunjung menurunkan pasukan elit Densus 88 untuk menumpas KKB / Teroris.
diduga Papua ” dijadikan Proyek “.
Terbukti oknum-oknum Kepolisian justru mensuplay munisi dan senjata, diduga agar proyek berjalan lama, Berakibat Rakyat Papua serta TNI dibiarkan dibunuh oleh saudaranya oligarkhi Neo Komunisme yaitu KKB / Teroris Papua.
Oligarkhi Neo Komunisme diduga melalui buzzer melakukan adu domba, antar umat beragama khususnya internal umat Islam, melakukan adu domba antar umat Islam dengan TNI-Polri, diduga berharap untuk terjadi perang saudara, sehingga menimbulkan banyak korban.
Dari Pakta dan data diatas, diduga Rakyat / Bangsa Indonesia / Bumiputra sedang ” di-genosida”, diduga untuk ” di-Aboriginkan, di-Indiankan, di-Indocinakan”.
Kami Para Purnawirawan TNI-Polri, masih merasa percaya dan yakin, sangat banyak Prajurit TNI dan Bayangkari Polri yang berjiwa saptamarga, sumpah prajurit, dan Tribrata, dalam arti belum terpapar oligarkhi Neo Komunisme.
Kami Para Purnawirawan TNI-Polri, berharap kepada TNI-Polri, segera sadar, segera melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan kedaulatan dan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD45. serta menyelamatkan Bangsa Indonesia dan tanah air dari ancaman Neo Komunisme berbaju kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, dan hedonisme.
Kami Para Purnawirawan TNI-Polri masih percaya dan yakin, masih banyak aparat pemerintahan di lembaga (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang belum terpapar oligarkhi Neo Komunisme.
Kami Para Purnawirawan TNI-Polri berharap kepada Aparat Pemerintahan di lembaga (eksekutif, legislatif dan yudikatif), untuk segera sadar, segera berfungsi sesuai tupoksi, segera kembali mengabdi kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD45.
Alhamdulillah, Cebong dan Kampret, umat Islam garis lurus dan bengkok, dapat menahan diri, untuk bersabar sehingga tidak terhasut Oligarki Neo Komunisme, untuk melakukan perang saudara.
Semoga Allah SWT membuka pintu hati Aparat Pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), untuk segera kembali mengabdi kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD45.
Dan segera memutus hubungan dengan oligarkhi Neo Komunisme dan RRC yang berideologi Komunisme, berbaju kapitalisme, liberalisme, sekulerisme dan hedonisme.
Aamiin, Aamiin, Aamiin Yaa Rabbal Aalaamiin.
Bandung Kamis 5 Mei 2022
Deddy S Budiman Mayjen TNI Purn
Pakar Pertahanan dari lembaga Pemikir FKP2B.
(LI)