Jakarta | Jacindonews – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) resmi mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) KSBSI Tahun 2022 di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2022). RAKERNAS yang didakan tahun ini mengangkat tema ‘Kontrak Sosial Baru, Memastikan Perlindungan Sosial Dan Transisi Yang Adil’ dan diadakan selama 3 hari.

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyampaikan bahwa Rakernas ini adalah amanat dari Rencana Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari KSBSI yang sudah tertulis dalam konstitusi kami bahwa kami minimal sekali dalam setahun menyelenggarakannya. Ini adalah untuk mengevaluasi kerja kita setahun kebelakang dan rencana kerja kita untuk setahun kedepan. dan ini juga akan menyambut tahun politik Dan juga kami ada berbicara sedikit terkait persoalan yang ada saat ini, isu pandemi , isu pemanasan global, jas transisi, soal gender dan juga soal digitalisasi. Lalu karena saya ditunjuk sebagai chair (ketua) Presidensi Labour 20. jadi itu juga momen penting yang akan kita bicarakan disini karena kami juga mengambil kesempatan itu untuk bisa menyuarakan hak hak serikat buruh untuk bisa didengarkan di tingkat global, “ungkapnya kepada awak media saat wawancara di agenda rakernas, Selasa (12/07/2022).

Dedi Hardianto Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSBSI, menambahkan terkait isu kekinian yaitu isu tentang omnibuslaw bahwa KSBSI dalam tatanan menuntut agar omnibuslaw khusus cluster ketenagakerjaan dikeluarkan akan tetapi kalau tidak dikeluarkan tentu pilihannya adalah menolak. Salah satu agenda kita adalah memutuskan langkah KSBSI untuk melawan kebijakan yang tidak pro terhadap pekerja buruh terutama terkait omnibuslaw, “jelasnya.

Sementara itu ditambahkan oleh Elly, Kita ada di 24 provinsi, dan saat ini yang hadir adalah dari 17 provinsi karena beberapa hal, dengan 10 federasi yang berafiliasi ke konfederasi dan total semuanya yang hadir ada 100an peserta, ” ujarnya.

Terkait dengan aksi sejuta buruh, Dedi, menyambung, bahwa KSBSI adalah bagian dari sejuta buruh karena kita memang melakukan rapat persiapan akan tetapi karena konferensi pers kemarin kita ada agenda disini jadi tidak hadir. Artinya sejuta buruh adalah gerakan sosial terkait dengan adanya kebijakan yang tidak pro dengan buruh dimana omnibuslaw itu sekarang masih ada ruang karena akan diperbaiki dua tahun. Ruang itulah yang akan kami coba lakukan secara konstitusi sudah dilakukan. Sekarang kita secara sosial gerakan akan kita bangun untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa dampak omnibuslaw khusus ketenagakerjaan itu betul betul merugikan pekerja buruh. Itulah konsolidasi yang akan kita lakukan untuk melakukan penolakan khusus nya cluster ketenagakerjaan, “tutur Dedi.

Ditanya mengenai hal hal lainnya, Presiden KSBSI kembali mengatakan bahwa Poin poin Kami saat ini adalah penguatan organisasi, karena esensinya sebuah organisasi itu adalah menunjukkan eksistensi kita bahwa kita itu punya anggota punya iuran, punya perjanjian kerja bersama, punya visi untuk melihat persoalan komprehensif dan kami juga membuka diri bukan untuk hal hal normatif misalnya bukan hanya upah bukan hanya jaminan sosial tapi kami melihat bagaimana isu perubahan iklim dan jas transisi ini menjadi sebuah isu yang memang dipahami oleh masyarakat dan kami ingin ada komite di nasional yang akan dibentuk kedua juga isu digital platform dengan perlindungannya karena seperti ojek, grab, shoope dan semacamnya, mereka menghasilkan uang hanya tapi mereka belum masuk dalam perlindungan BPJS, “terang Elly.

Ketiga adalah perlindungan yang universal, orang orang yang bekerja di informal, termasuk semua yang tidak ada perlindungan BPJS nya. Oleh karena itu kami bilang sekali lagi bahwa agenda kami adalah Kongres kami tahun depan, ” ujar Elly.

Elly kembali melanjutkan bahwa,”Kami ini adalah Serikat buruh yang tidak mau melihat ini hanya dalam konteks Indonesia tetapi persoalan yang ada di global pasti akan membawa dampak ke Indonesia, misalnya ada perubahan iklim itu. Ketika adanya penutupan tambang baru bara, karena kita akan zero emission. pemerintah harus mengambil itu bagaimana mereka memastikan ini ada, dan tentu mereka harus mengajak Serikat buruh untuk duduk bersama dengan mereka. Memang saat ini pemerintah masih welcome dengan kita tetapi belum ada aksi yang kongkrit dengan itu, “ujarnya.

Lalu jaminan sosial sosial digital itu memang ada tetapi peraturan kementerian dengan regulasi tetapi itu tidak mengikat sama sekali dan ada memang ada undang undang khusus yang melindungi mereka dengan itu.

Harapan kita adalah sukses kita juga akan mendukung gerakan dialog sosial, komunikasi yang terbuka, kolaborasi, kerjasama dengan pemangku kepentingan, karena kami kira sekuat apapun Serikat buruh tapi kalau kami membentengi diri kita dengan pemangku kepentingan bagaimana kami bisa merubah kebijakan. Lalu kami akan mengatakan kami oke. Kami bisa bekerjasama duduk bersama untuk mendengar dan kami didengar. Karena kami kira mencapai sesuatu itu dengan kekuatan bersama sama. Kekuatan bukan berarti dengan melawan terus. Tetapi apa yang bisa kita persembahkan apa yang bisa kita tawarkan tapi dengan proses dialog sosial untuk mencapai kemenangan bersama sama, “imbuhnya.

Buruh dimenangkan, pemerintah dimenangkan, bisnis berjalan, pengusaha juga dengan baik dan senang melakukan produksi produksi sehingga dampaknya minimnya PHK dan kehilangan pekerjaan terhadap buruh, ” tandas Elly.

Dedi menambahkan harapannya bahwa selain agenda internal kita juga bicara agenda eksternal saya berharap pemerintah betul betul mendengar suara rakyat suara buruh terkait omnibuslaw ketenagakerjaan, keluarkan PP, keluarkan cluster ketenagakerjaan, kami minta pemerintah jokowi silakan jalankan omnibuslawnya, tetapi keluarkan peraturan omnibuslaw itu tentang ketenagakerjaan, “pungkasnya. *(LI)