JAKARTA | JacindoNews – Jelang penyusunan para calon pembantu gubernur DKI Jakarta setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024, ketua umum FORMASI ingatkan Pramono Anung dan Rano Karno dalam menyusun dan menetapkan para calon pembantunya.
Seperti diketahui bahwa Pramono akan melantik Calon wali kota dan bupati yang mengikuti fit and proper test di DPRD Jakarta beberapa waktu lalu sudah memasuki tahap akhir.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut penetapan pejabat baru akan dilakukan dalam waktu dekat. Termasuk puluhan Kadis-kadis.
“Intinya, mudah-mudahan dalam waktu seminggu-dua minggu ini saya sudah bisa menetapkan (wali kota),” kata Pramono di kawasan Kota Kasablanca, Jakarta Selatan, Sabtu (03/05/2025).
Menurutnya, meskipun penetapan pejabat struktural merupakan kewenangan penuh gubernur, tetap diperlukan konsultasi dengan DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, dan Kementerian Dalam Negeri.
Saat ditemui awak media usai menemui salah satu anggota DPRD DKI di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jalih Pitoeng mengatakan bahwa selain berkonsultasi dengan DPRD dan Kementerian Dalam Negeri, Pramono juga penting menyerap aspirasi masyarakat.
“Jika beliau salah pasang bisa jadi bumerang” kata Jalih Pitoeng, Senin (05/05/2025).
“Kita bisa belajar dari kasus korupsi ratusan miliar di dinas kebudayaan DKI Jakarta” ungkap Jalih Pitoeng mengingatkan.
Sosok tokoh muda Betawi yang gigih dalam berperan aktif membongkar kasus tersebut ini juga meminta kepada gubernur terpilih Pramono Anung agar lebih teliti dan berhati-hati.
“Apalagi saat ini selain kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kebudayaan yang sudah akan masuk masa persidangan, Dinas Parekraf yang sedang ditangani Polda Metro Jaya serta Dinas SDA yang sedang kami soroti” Jalih Pitoeng menjelaskan.
“Oleh karena itu, saya berharap agar mas Pram dan bang Doel untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih dan menetapkan serta menempatkan para calon pembantunya” kata Jalih Pitoeng.
“Jangan karena balas budi atau hutang dukungan politik lalu jadi asal-asalan dan ugal-ugalan” sambung Jalih Pitoeng mengingatkan.
Menurut Jalih Pitoeng, karena hal tersebut dapat merusak reputasi gubernur jika terjadi hal yang serupa pada masa kepemimpinan Pram Doel lima tahun kedepan.
“Kita akan mendukung semua kebijakan gubernur DKI yang pro rakyat” tegas Jalih Pitoeng.
“Tapi jika ada pejabat yang korupsi, FORMASI akan jadi garda terdepan sebagai ‘Anjing Penjaga’ di Jakarta” imbuhnya menegaskan.
Terkait penguatan budaya Betawi sebagaimana janji kampanye nya, Jalih Pitoeng meyakini bahwa Pramono Anung akan memegang komitmen nya.
“Saya percaya bahwa mas Pram akan menjaga komitmen nya. Bahwa beliau akan meningkatkan kemajuan budaya Betawi sebagaimana sering kita dengar saat beliau menghadiri acara-acara bersama imam besar FBR Kiayi Lutfi Hakim” kata Jalih Pitoeng.
Ditanya ada kontrak politik apa antara Pram Doel dengan FBR, sosok yang sangat mencintai ulama ini malah mengelak.
“Tanya aja dengan beliau langsung” jawab Jalih Pitoeng.
“Tapi yang saya fahami, bahwa Kiyai Lutfi dan FBR sangat peduli dengan kemajuan budaya Betawi. Termasuk diantaranya adalah percepatan Perda tentang pembentukan Lembaga Adat Betawi” Jalih Pitoeng memaparkan.
“Itu artinya bahwa beliau dan FBR lebih mementingkan kelestarian dan kemajuan serta keberlangsungan budaya Betawi ketimbang kepentingan pribadi dan kelompoknya” lanjut Jalih Pitoeng.
“Ini yang bisa kita jadikan panutan dari ormas berbasis massa terbesar ditanah Betawi” sambung Jalih Pitoeng.
Ditanya tentang telah dilakukannya pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi di dinas kebudayaan DKI Jakarta, Jalih Pitoeng sampaikan apresiasinya kepada kejaksaan tinggi DKI Jakarta.
“Saya secara pribadi dan kami FORMASI, Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi, mengapresiasi langkah-langkah yuridis yang telah diambil oleh Kejati DKI Jakarta” ungkapnya.
“Dan ini merupakan sebuah prestasi bagi Kejati DKI Jakarta. Dimana selama ini telah bertahun-tahun belum pernah ada yang mengungkapnya” Jalih Pitoeng menegaskan.
“Walaupun kepuasan manusia itu memang tak ada batasnya. Kecuali banjir yang dikasih selutut, tidak mungkin minta sepaha bahkan sedada” katanya dengan dialek khas Betawinya.
Jalih Pitoeng juga mengungkapkan keinginannya bahwa sudin-sudin segera ditersangkakan.
“Saya memang meminta bahwa sudin-sudin juga mestinya ada yang menjadi tersangka” pungkasnya.
Selain itu, Jalih Pitoeng juga meminta kepada Pramono agar turun tangan dalam menyikapi adanya dugaan penyimpangan terkait pembayaran lahan oleh dinas Sumber Daya Air senilai 270 miliar.
Menurut aktivis Betawi yang memiliki latar belakang ekonomi sekaligus pemilik PT. Jacindo Property inipun menduga ada keganjilan soal pelaksanaan pembayaran.
“Saya aja dulu Jacindo Property, untuk melakukan pembayaran atas pembebasan lahan dengan nilai belasan miliar aja tak secepat yang SDA lakukan” ungkap Jalih Pitoeng.
“Pasti ada tahapan pembayarannya” imbuhnya menegaskan.
“Maka pengeluaran anggaran dengan nilai yang sangat pantastis dipenghujung tahun, merupakan suatu pristiwa yang janggal dan perlu diselidiki” kata Jalih Pitoeng.
“Saya menduga kuat adanya penyalahgunaan wewenang atau bahkan telah terjadi kongkalingkong diantara para oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta” Jalih Pitoeng menegaskan. (Ril/).