JAKARTA | JacindoNews – Gelagat makar yang menunggangi demo mahasiswa di DPR penghujung Agustus lalu dengan kerusuhan skala terbatas telah terdeteksi dan para aktor serta sutradara dibaliknya dalam waktu sekejab “tiarap” namun ratusan pelaku kerusuhan ditangkap dan diperiksa secara seksama. Tiada gembong intelektual yang jadi tersangka, kasus pun senyap namun bukan berarti lenyap.
Kepemimpinan Prabowo memang terlalu banyak ujian yang harus dilalui, puluhan tahun telah ditanamkan dibenak masyarakat bahwa Prabowo adalah sosok yang berbahaya bagi bangsa, sosok yang kejam, sosok yang liar bertindak dan gambaran lainnya.
Tetapi rupanya mereka yang jernih mengetahui dan kini secara bertahap mulai terbukti, Prabowo memang berbahaya tetapi bagi para pelaku kerusakan negeri ini, bukan pada rakyat. Mereka dapat diidentifikasi sebagai yang mendukung pemerintahan yang dapat dikendalikan demi kepentingan kelompoknya.
Kompak mendukung dan memilih Jokowi adalah salah satunya, kemudian melakukan pelemahan Undang-Undang yang dipandang tidak dapat membuat mereka bergerak secara leluasa, amandemen UUD 45 dan Omnibuslaw termasuk arus yang memperkuat kekuasaan mereka diluar kekuasaan resmi negara.
Jadi pola ada “Penguasa dalam Penguasa” yang sekarang diperjelas sebagai ada “negara dalam negara” bukanlah isapan jempol atau khayalan semata dari mereka yang peduli pada nasib bangsa dan negeri ini. Salah satu indikatornya adalah begitu banyak pejabat yang bahkan lintas partai tertangkap tangan oleh KPK maupun temuan oleh Kejaksaan Agung.
Namun para “penguasa dalam penguasa” inilah yang sesungguhnya banyak berperan mana yang “kawan” mana yang bukan dan terlihat jelas dalam penanganan berbagai kasus yang dilakukan aparat penegak hukum. Disana dikenal sebagai adanya oknum yang ketemu “minum” alias makelar kasus.
Diksi “oknum” sebenarnya juga menjadi semakin hilang maknanya mengingat semakin banyaknya jumlah oknum diberbagai lembaga negara yang membuat negara kesulitan menegakan wibawanya ditambah para penguasa diluar penguasa kekuasaan negara sesungguhnya.
Sehingga kembali ketika jalan strategi dan perang politik lewat demokrasi Pilpres sesuai konstitusi dimenangkan oleh Prabowo Subianto yang sebenarnya tengah dikhawatirkan atau ditakuti oleh para penguasa yang selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi hampir bebas berlanglang buana menjalankan praktek bisnis dan politiknya dengan sangat amat leluasa berkolaborasi dengan oknum pejabatnya.
Kini dengan adanya bencana banjir bandang yang luar biasa itu berimbas di hampir sepertiga Sumatera termasuk Aceh sungguh menjadi saksi kebrutalan penebangan pohon secara semena-mena yang sudah tidak mungkin bisa ditutup-tutupi apalagi coba dinihilkan oleh beberapa pejabat terkait seakan suara dari para penguasa yang lebih dari penguasa sebenarnya.
Dengan akumulasi kebijakan dan prinsip serta tindakan Presiden Prabowo terhadap para penjarah kekayaan alam baik hutan maupun tambang sehingga rakyat dibuat sengsara sedemikian rupa, maka kelompok “penguasa diatas penguasa” ini dengan kekayaan rata-rata sudah dalam bilangan angka triliunan dipastikan akan mencari celah untuk merongrong pemerintahan dengan segala cara termasuk menggunakan para pejabat oportunis yang tampaknya masih bercokol di Pemerintahan ini.
Dalam kaitan ini PPATK dan Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia meskipun kinerja masing-masing sangat baik tapi perlu semakin solid secara team work sebagai “financial guard” Negara dimana upaya menggoyahkan pemerintahan dalam banyak kasus pada beberapa negara luar juga berpola pada kejatuhan sistem keuangan yang dipicu menjadi gerakan pergantian pemerintahan dengan menggerakan massa oleh para petualang politik dan ekonomi yang memang tidak menghendaki adanya pemerintahan yang berprioritas pada keadilan dan kemakmuran rakyatnya dalam arti sesungguhnya.
Maka tidaklah heran bila secara diplomasi Menkeu sempat menyampaikan bahwa tahun depan resesi bisa menyerang Indonesia dan berpotensi pada pergeseran kekuasaan karena memang selain para petualang dan oportunis oknum pejabat dalam negeri juga sangat mungkin datang dari kelompok sejenis negara luar secara tersembunyi menghendaki instabilitas pemerintahan negeri ini agar penguasaan sumber daya alam dapat terus dikuasai tanpa mempedulikan rakyat sama sekali.
Oleh karena itu potensi munculnya upaya makar jilid dua bukanlah hal yang mustahil bilamana para pejabat terutama didalam Kabinet masih saja berkeliaran tindakan dan pernyataan aneh yang sering tidak dimengerti bahkan dalam beberapa hal justru terasa melukai perasaan rakyat secara sengaja maupun tidak dan oleh karena itu kiranya Presiden Prabowo perlu meningkatkan pendalaman analisis secara psikologis terhadap para Menteri dan pejabat tinggi khususnya yang bersentuhan langsung dengan sensitifitas kehidupan rakyatnya agar tidak menjadi pemicu kekesalan rakyat yang karena situasi tertentu dapat dimanfaatkan mereka yang anti pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. (**)
**Adian Radiatus