JAKARTA, jacindonews – Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI) minta MPR lakukan impeacment (pemkzulan) terhadap presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh aktivis betawi Jalih Pitoeng. Dalam orasi penutupnya pada Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda Jakarta Pusat.
“Ini semua adalah gambaran ketidakmampuan Jokowi sebagai presiden” ungkap Jalih Pitoeng, Jum’at (11/03/2022).
“Kasus Yaqut hanya bagian kecil dari contoh kegagalan Jokowi dalam mengelola sebuah negara. Maka habis lebaran kita akan lakukan aksi besar-besara ke DPR MPR untuk melakukan pemakzulan terhadap Jokowi” kata Jalih Pitoeng.
Jalih Pitoeng juga memaparkan tentang tuntutan Aksi Rakyat dan Umat Bersatu tersebut termasuk menyinggung tentang jasa besar presiden kedua jenderal besar almarhum presiden Soeharto.
“Hari ini, hari Jum’at 11 Maret 2022 yang bertepatan dengan 7 Sya’ban 1443 Hijriah adalah hari yang sangat bersejarah. Dimana pak Harto telah berjasa besar dalam menyelamatkan bangsa ini dari bahaya komunisme” ungkap Jalih Pitoeng dalam orasinya.
“Maka kami dari Aliansi Selamatkan Indonesia menuntut 3 hal yang sangat fundamental. Yaitu menolak segala bentuk kolonialisme, kapitalisme dan komunisme gaya baru” papar Jalih Pitoeng dalam orasinya.
“Kolonialisme dan kapitalisme telah melahirkan oligarki. Sehingga banyak keputusan, peraturan, hukum dan perundang-undangan yang tidak pro rakyat bahkan pro konglomerat” lanjutnya.
“Nah semua persoalan bangsa ini, baik tentang penegakan hukum, ekonomi, hutang yang meroket serta kegaduhan-kegaduhan seperti ini adalah buah dari kolonialisme, kapitalisme dan komunis gaya baru. Dimana rakyat semakin menderita, masyarakat diadu domba. Baik antar umat beragama, antar suku, serta antar kampung. Bahkan rakyat dan umat dibentur-benturkan dengan TNI dan Polri” sesal Jalih Pitoeng.
Jalih Pitoeng juga meminta kepada TNI dan Polri untuk kembali kepada Tri Brata dan Sapta Marga.
“Kita sangat mencintai dan menghargai institusi TNI dan Polri. Karena hari ini, besok atau lusa Jokowi bisa mundur, atau dimundurkan. Tapi TNI dan Polri akan tetap bersama rakyat dalam menjaga ibu pertiwi yang dibingkai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Jalih Pitoeng mengingatkan.
Terkait dengan penegakan hukum, aktivis kelahiran tanah betawi yang dikenal sangat kritis, berani dan lantang inipun mengulas kembali pristiwa berdarah tragedi kemanusiaan di Bawaslu 21-22 Mei 2019 dimana dirinya juga menjadi korban rezim Jokowi hingga masuk penjara karena lantang menyuarakan kebenaran. Terutama dugaan pemilu curang kala itu.
“Terkait dengan hukum, saya minta agar kita tidak jadi bangsa pelupa” pinta Jalih Pitoeng.
“Masih ada residu pemilu demokrasi hitam. Yaitu pritiwa berdarah tragedi kemanusiaan 21-22 Mei 2019 di BAWASLU” lanjut Jalih Pitoeng mengingatkan seraya menunjuk orang tua Almarhum Harun Al Rasyid yang berda diatas mobil komando.
“Belum selesai disitu, ditambah lagi dengan tragedi KM 50 dimana 6 Laskar FPI pengawal Habib Rizieq Syihab ditembak dan dibunuh dengan sadis serta tidak berprikemanusiaan” Jalih Pitoeng ingatkan peserta aksi yang disambut takbir.
“Belum juga usai soal itu, muncul lagi tentang pemindahan ibukota baru. Apa urgency nya ibukota dipindahkan ditengah himpitan ekonomi, pengangguran meningkat serta hutang yang semakin meroket. Rasionalitas apa yang pakai oleh Jokowi” teriak Jalih Pitoeng dengan lantang.
“Ditambah lagi dengan isyu-isyu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini adalah sebuah penghianatan besar-besaran terhadap sebuah konstitusi” sambung Jalih Pitoeng.
“Inilah yang sering saya dalam aksi-aksi unjuk rasa sejak 2019 lalu bahwa Indonesia sedang mengalami Disorientasi Proklamasi dan Disfungsi parlemen” sambung Jalih Pitoeng.
“Karena sesungguhnya tujuan proklamasi kemerdekaan adalah mensejahterakan rakyat Indonesia bukan bangsa lain. Apalagi sebaliknya justru menyengsarakan rakyat. Demikian pula halnya para anggota dewan diparlemen. Yang seharus sebagai wakil rakyat menjadi lembaga kontrol terhadap jalannya pemerintahan justru menjadi lembaga katrol pada setiap kebijakan pemerintah dalam menerbitkan undang-undang” kata Jalih Pitoeng.
“Tidak akan ada itu yang namanya PPKM, Pemaksaan Vaksin yang keliru serta beberapa aturan, kebijakan, hukum serta perundang-undangan yang tidak pro rakyat” Jalih Pitoeng menegaskan yang disambut takbir.
“Dan semua itu menggambarkan ketidakmampuan Jokowi sebagai presiden. Maka jika Jokowi tidak mau mengundurkan diri, kita akan datangi DPR MPR untuk lakukan pemakzulan terhadap Jokowi…!!!” ungkap Jalih Pitoeng disambut takbir oleh seluruh peserta aksi.
“Kita tidak ingin presiden kita diturunkan dengan cara yang sadis oleh rakyat nya sendiri seperti Muamar Qadapi di Libiya” pinta Jalih Pitoeng.
“Tapi kita minta Jokowi mundur dengan penuh kesadaran atau melalui pemakzulan oleh DPR MPR. Dan Impeachment itu halal secara konstitusional” pungkas Jalih Pitoeng. (LI)