JAKARTA | JacindoNews – Jumat (07/10/2022). Petuah dan falsafah kearifan lokal bahkan agama telah memberikan petunjuk, tentang dasar-dasar menentukan pilihan dan mengeluarkan kebijakan/keputusan, yang paling mendasar serta mudah adalah perbandingan antara mudharat serta manfaat, lebih besar dan banyak mana dari sebuah pilihan dan keputusan antara mudharat dan manfaatnya, disaat manfaat lebih banyak/lebih besar daripada mudharatnya maka dapat diambil sebuah keputusan.

Sebagaimana falsafah dan kearifan lokal banyak yang di adopsi dari intisari nilai-nilai agama sebagai petunjuk dasar nya seperti pemeo Bibit, Bebet, Bobot dalam menentukan calon pendamping hidup yang berhubungan dengan pola pikir, psikologi personal hingga konsep tata kelola hubungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan mulai dari skup terkecil yaitu keluarga hingga skup yang lebih luas yaitu bernegara menjadi landasan dasar moralitas dan etika, dimana dalam agama juga seperti demikian salah satu nya saat dimana kita harus menentukan seorang imam dalam sholat berjamaah yang menjadi dasar penilaian dan penunjukan nya berdasarkan kaidah agama diantaranya baliq, taat, fasih, dan seterusnya.

Politik Indonesia inikan seperti layaknya benang kusut yang sarat akan kepentingan kelompok, semua saling tarik menarik bahkan tersandera oleh dosa masalalu yang akhirnya melahirkan lobby-lobby, padahal sebagaimana prinsip politik Indonesia yang mengacu pada kearifan lokal itukan adalah konsep “Musyawarah untuk Mufakat” demi kemaslahatan bangsa dan negara dalam hal ini adalah rakyat serta kedaulatan negara yang seutuhnya sebagaimana yang tertuang dalam UUD’45 semua demi dan untuk rakyat, bukan untuk kelompok atau personal.

Dan terkait Indonesia dalam sudut pandang negara, kekacauan kondisi negara saat ini pun tak luput dari sudah menjauhnya para anak bangsa, rakyat dan khususnya para pemimpin bangsa ini, dari pakem-pakem pituah leluhur bangsa ini yang telah dinafikan atau tidak diperhatikan, bangsa ini seakan dijauhkan dari jatidirinya oleh para elit dan pemimpinnya sendiri hanya demi ambisi kekuasaan pribadi dan atau kelompoknya, rakyat pribumi yang seharusnya menjadi pemegang hak prerogatif tentang kedaulatan bangsa dan negara seakan menjadi penumpang gelap dinegara besar dan kaya ini, para penguasa seakan lupa terhadap prinsip dasar yang menjadi faktor utama berdirinya sebuah negara yaitu : Rakyat, Wilayah dan Pemerintahan sebagaimana Teori Plato dan hasil Convension Montevideo 1993 pasal 1.

Terkait dengan situasi dan kondisi politik saat ini, jelang tahun politik yang akan datang, salah satu pemerhati sosial politik Andy Kodrat yang juga ketua dari kelompok muda Poros Alternatif memberikan pandangan bahwa bangsa ini harus keluar terlebih dahulu dari kondisi yang ada dan mencoba untuk berpikir jernih didasari oleh nilai-nilai falsafah dan keimanan serta nasionalisme apabila kita ingin bangsa dan negara ini bisa survive dan terus tegak berdiri, Andy mengharapkan rakyat Indonesia selalu berpegang kepada prinsip ideologi, nasionalisme dan keimanan apapun agamanya serta menjauhkan diri dari polemik yang ditimbulkan oleh berita hoax dari freming propaganda politik yang dilakukan oleh para pendukung, panduannya adalah fakta realita, prestasi serta konsep strategi pola pikir dan historikal personel atau sejarah keluarga dari figur calon pemimpin (Bibit, Bebet, Bobot) ataupun kelompok dan partai, disinilah faktor kecerdasan rakyat Indonesia diharapkan berperan maksimal untuk memahami hukum, konstitusi, hingga sejarah..dst dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, tegas Andy Kodrat saat ditemui awak media pada perhelatan Silaturahim Anies-AHY di DPP Partai Demokrat Jln. Proklamasi Menteng Jakarta Pusat (Jum’at, 7/10/22).

Lebih lanjut Andy Kodrat sebagai penggagas dan ketua dari Poros Alternatif dibawah pembinaan tokoh militer nasional Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin ini berharap sudah saatnya rakyat Indonesia berpikir secara cerdas, konstruktif konstitusional sehingga rakyat tidak lagi hanya menjadi “Objek Penderita” dari para pemain hingga elit politik maupun pejabat atau penguasa semata.

Kemudian Andy yang juga sebagai pengurus dan wakil ketua I DPD AMPD DKI Jakarta, organ sayap dari Partai Demokrat, menambahkan sebagai kader dan pengurus Orsyap Partai Demokrat akan mendorong AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk dicalonkan sebagai pendamping Anies R. Baswedan dalam pilpres 2024 yang akan datang.
Lantas apa dasarnya terkait rencana dan usulan tersebut saat ditanya awak media, Andy menegaskan bahwa beberapa alasan dasar AMPD DPD DKI Jakarta mengusulkan hal tersebut adalah, AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat yang wajib kita dorong tentunya inikan sifatnya militan, walaupun ini baru wacana dan usulan personal belum menjadi sebuah keputusan Orsyap atau Partai, selain itu AHY juga sebagai sosok figur muda nasional yang cerdas, nasionalis, agamis dan yang terpenting tidak tersandera oleh dosa masalalu serta sebagai mantan perwira muda Andy meyakini AHY masih kuat jiwa Sapta Marga nya, akan berbeda apabila AHY sebagai mantan perwira senior tentunya, yang sudah lebih banyak berinteraksi dalam hal politis baik dalam karier atau kehidupan sosialnya, artinya dalam hal ini lebih mudah membentuk besi baru daripada besi tua, maka diharapkan kematangan personal, hingga psikologis akan didapat AHY melalui tempaan lapangan atau kehidupan nyata secara langsung dan situasional serta kondisi yang dialaminya sendiri sebagaimana pepatah mengatakan “Pengalaman adalah Guru Terbaik” pungkas Andy Kodrat diakhir interview dengan awak media. (JacRed)