JAKARTA, jacindonews – Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin usai menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi Perbankan. “Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi
freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandem,”
ujar Cak Imin dalam keteragannya (23/02/2022).
Menanggapi pernyataan Cak Imin, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan
Triyono, mengaku menghormati statement dari Wakil Ketua DPR tersebut. Timothy
menambahkan, paling tidak Cak Imin atau PKB memiliki satu kesamaan dengan Jokpro
2024, yaitu sama-sama mengkhawatirkan iklim yang sudah baik di masa pemerintahan
Jokowi ini menjadi rusak akibat pergantian kekuasaan.
“Kalau Cak Imin mengkhawatirkan ketidakstabilan ekonomi, Jokpro 2024
mengkhawatirkan terjadinya polarisasi ekstrem,” Kata Timothy.
Menurut pria yang akrab disapa Ivan ini, Cak Imin bisa dibilang setengah-setengah alias
‘nanggung’ jika masa jabatan Presiden hanya ditambah dua tahun. Sementara bagi Jokpro
2024, Presiden Jokowi perlu diberikan kesempatan menjabat satu periode lagi agar
Indonesia menuju kebangkitan nusantara dan Indonesia Emas di 2045 terealisasi.
Baginya, penundaan pemilu alias perpanjangan masa jabatan presiden tetap memerlukan
amandemen UUD 1945. Bagi Jokpro, Timothy mengatakan, akan terus menggaungkan
gagasan Jokowi 3 periode berpasangan dengan Prabowo Subianto.
“Jokpro 2024 melihat gagasan penundaan pemilu alias perpanjagan masa jabatan tetap
memerlukan amandemen UUD 1945. Karena itu, sebaiknya langsung saja dibuka pasal
masa jabatan Presiden dapat 3 periode,” Timothy menegaskan.
Menurut Timothy, perbedaan pandangan kedepan merupakan hal yang biasa dalam
negara demokrasi. Dia menuturkan, bahwa pada akhirnya gagasan mana yang paling
banyak diterima oleh masyarakat maupun partai politik.
“Perbedaan pandangan dan gagasan soal jalan dan rute ke depan merupakan hal yang
biasa dalam negara demokrasi apalagi berkaitan dengan politik. Mari kita lihat saja ke
depan, gagasan mana nantinya yang paling banyak diterima oleh masyarakat dan partai
politik,” pungkas Timothy. (LI)