CIJANTUNG | JacindoNews- Jumat (17/06/2022) Indonesia sebagai Negeri Zamrut Khatulistiwa yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, sebuah negeri nan elok dan kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), mulai dari Pertanian, Perikanan hingga Mineral Alam nya yang selalu menjadi incaran bangsa-bangsa yang ingin menguasai demi mengeruk SDA yang ada, seharusnya Indonesia dapat menjadi negeri yang mapan secara ekonomi apabila dikelola secara baik dan benar.
Sebagaimana negara tetangga nya Brunei yang luas wilayahnya tidak sampai seperlima atau hanya sekitar 5.765 km2 dari luas Indonesia dengan populasi 445.052 jiwa dimana sumber pendapatan negaranya hanya mengandalkan sumber daya migas namun mampu mencukupi kebutuhan hidup rakyatnya bahkan mampu membiayai kebutuhan pendidikan warga bangsanya, yang mana sektor migas ini menjadi penghasilan utama negara dengan hampir 92% dari total pendapatan.

Sementara Indonesia dengan total cakupan luas wilayah 1.904.569 Km² dengan luas daratan 1.811.570 Km² dengan berbagai sumber daya alam yang terkandung didalamnya mulai dari Emas, Perak, Tembaga, Batu Bara hingga Migas dan lainnya, seharusnya Indonesia mampu leading menjadi negara yang sejahtera dalam mencukupi hajat hidup dan kebutuhan warga bangsanya, namun berbanding terbalik dengan kondisi yang ada, dimana Indonesia malah menjadi negara dengan tingkat hutang terbesar yang sampai saat ini total hutang Indonesia terkoreksi diangka Rp7.014,58 triliun dalam neraca keuangan negara atau 40,17% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Kondisi ini menjadi sebuah kegamangan pada diri anak bangsa rakyat Indonesia, kemana larinya pendapatan negara tersebut ?

Hal ini menjadi pertanyaan pada diri setiap rakyat Indonesia, apa yang salah dalam pengelolaan negara oleh pemerintahan saat ini ?

Beberapa elit dan tokoh Indonesia seperti Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin, Waty Imhar Ketum ASPIRASI bersama tokoh elemen lainnya memiliki persepsi dan pemikiran yang sama dimana perlunya Indonesia yang Berdaulat dalam sektor ekonomi, yang mana dibutuhkan sebuah sistem Tata Kelola Ekonomi Negara melalui sebuah peraturan dan kebijakan yang mampu menyentuh akar rumput atau rakyat secara utuh dan mampu mengamankan seluruh sumber daya alam yang ada, yang mana semuanya diperuntukan dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk Rakyat Pribumi Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD’45, yaitu “Tanah, Bumi dan Air serta segala yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara (bukan Pemerintah) dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat/rakyat IndonesiaIndonesia.”

Kedaulatan Ekonomi Bangsa ini menjadi bahan pemikiran dalam sebuah diskusi santai beberapa elemen masyarakat saat silaturahim dengan Jenderal Tatang Zaenudin dikediaman beliau di Cijantung (Jumat.17/06/2022) malam ini. Para tokoh elemen dan organisasi masyarakat dari berbagai bidang seperti Komunitas ASPIRASI yang fokus dibidang Sosial, Ekonomi dan Kewanitaan, adapula LSM GDC’98 yang fokus dibidang Sosial, Hukum dan Politik, serta elemen lainnya menghasilkan sebuah konsep pemikiran tata kelola ekonomi yang berdasarkan kepada Pancasila dengan Landasan dan Tujuan mewujudkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagaimana bunyi Sila ke 5 Pancasila.

Obrolan diskusi santai dalam rangka Silaturahim antar anak bangsa dengan sosok tokoh militer Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin (Jumat.17/06) yang saat ini aktif berjuang dibidang pertanian, mendapat kesamaan persepsi dalam perjuangan yaitu Kebangkitan Pertanian dalam Membangun Kedaulatan Pangan Nusantara.

Diskusi santai pun mengerucut dalam sebuah kesepakatan mendapuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin sebagai Ketua Dewan Pembina dari Komunitas ASPIRASI, dengan sebuah kesimpulan bahwa Indonesia harus Berdaulat secara utuh dalam sektor Ekonomi apabila bangsa dan negara ini ingin lepas dari jerat hutang Internasional.

Selanjutnya Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin mengatakan akan bersinergi serta mensupport setiap program kerja organisasi dibawah pembinaannya untuk bersama-sama berjuang demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik sesuai Amanah Konsitusi UUD’45 dan PANCASILA yang harus diterapkan sesuai ke 5 butir-butir dari PANCASILA, maka terpancarlah semangat dan keceriaan yang terbias dari wajah-wajah para figur yang hadir dalam pertemuan silaturahim tersebut yang kemudian disepakati untuk mendorong Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin sebagai calon independen dalam kontestasi di 2024 yang berangkat dari usulan masyarakat dengan mengusung “Poros Alternatif” sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (3) UUD’45 :
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

PERPPU Nomor 68 Tahun 1999
Bab I Pasal 1 ayat (2) :
“Peran serta masyarakat adalah peranan aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dilaksanakaan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat”
Serta beberapa pasal turunan dan lainnya, dimana rakyat sebagai masyarakat dan warga negara memiliki Hak dan Kewajiban yang salah satunya adalah Berhak Mengajukan Usulan serta Calon Pemimpinnya, sebagai bentuk Hak Kedaulatan Rakyat atas Tanah Tumpah Darah dan Tanah Airnya, yang kemudian ditanggapi oleh Jenderal Tatang Zaenudin secara diplomatis, bahwasannya tidak berharap berlebih dalam politik namun apabila rakyat menghendaki saya hanya akan mengakomodir dan menerima mandat tersebut sebagai sebuah janji dan tanggung jawab penuh secara moralitas sebagai sebuah amanah dari Allah SWT melalui rakyat.

Kemudian Andy Kodrat tokoh dari LSM GDC’98 menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah sebuah niat baik dari para elemen serta organisasi masyarakat dan hal ini Konstitusional serta dilindungi oleh UUD’45 sebagaimana prinsip dasar berdirinya sebuah negara yang meliputi 3 faktor yang mana diantaranya ada faktor Wilayah dan Rakyat sehingga Rakyat memiliki Kedaulatan penuh dalam menentukan dan memilih Pemimpinnya dan itu Sah serta dilindungi Undang-Undang juga Konstitusional.

Lebih lanjut Andy Kodrat sebagai Sekjen LSM GDC’98 akan memulai berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komponen anak bangsa lainnya yang berada dibawah pembinaan Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin untuk mendorong hal tersebut. (Jacindo.Red)