JAKARTA | JacindoNews – Masih terngiang ucapan dengan intonasi yang dalam “saya hopeng koq” kata Presiden Prabowo Subianto disalah satu acara peresmian industri terkait rumor semakin berjaraknya hubungan dengan mantan presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal yang kemudian hari yakni setelah sekitar setahun kemudian ucapan itu semakin terasa berlawanan dengan sang hopeng, bukan karena Prabowo melupakan hubungan yang terbangun diantara mereka, tetapi karena Jokowi semakin jelas sering memakai “topeng” dan abai bagaimana semestinya sebagai seorang yang dianggap hopeng (kawan karib).
Jokowi tidak banyak bertutur kata dan lebih banyak memperlihatkan gestur pernyataan singkat terkait sepak terjangnya beberapa bulan pasca tugasnya selesai sebagai presiden ke tujuh, selain berjibaku terkait kasus ijazahnya yang penuh drama juga mencoba membesarkan PSI meskipun terseok-seok padahal didukung dana yang sangat besar hingga pernyataan Budi Arie terkait perubahan sebelum 2029 yang duduk disebelahnya ketika konpres yang berujung permintaan maaf.
Apa yang dilakukan Jokowi semakin nyata jauh dari padanan “hopeng” kepada Prabowo ketika dalam koreksi pemerintahan dibawah presiden Prabowo menemukan cukup banyak keanehan dan kejanggalan yang ditandai luasnya prilaku koruptif yang terkait dengan kebijakan Jokowi dikala memerintah negeri ini. Dalam konteks ini Prabowo terdeteksi sangat mengendalikan dirinya dan berupaya menjaga nuansa per”hopeng”annya.
Namun seperti pepatah ungkapan “bau bangkai akhirnya akan tercium busuknya”, seiring dengan waktu teranyar munculnya kasus ijazah Gibran yang ditandai dengan Keputusan MK dan MA sangatlah jelas betapa “kotor”nya cara berpolitik kelompok Jokowi yang juga sering disebut klan Solo itu dan dalam konteks ini tentu saja kepala klan tersebut merujuk pada pribadi Jokowi semata, bukan Budi Arie atau lainnya.
Memang miris juga memalukan ketika seorang mantan kepala negara sekaligus mantan presiden negara besar ini diketahui mempunyai banyak perilaku yang tidak patut secara negarawan, mempermainkan politik dan kekuasaan demi ambisi pribadi, berkhianat pada partai, mendukung calon presiden Prabowo dengan maksud terselubung yang kesemuanya lambat laun semakin membuka watak dan karakter aslinya.
Dan kini ditengah pusaran kasus kejahatan berat penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan para pejabat negara serta swasta yang telah berlangsung sejak tahun 2025 lalu terkhusus pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan meskipun Mabes Polri menjelaskan Jokowi tidak terlibat dalam kejahatan penyadapan tersebut bukanlah berarti tidak berkolerasi bahwa Jokowi dimungkinkan menerima distribusi informasi hasil sadapan tersebut secara tidak langsung dan tentu saja menjadi tugas penyidik Polri mencari benang merahnya sebagaimana juga penerima hasil sadapan tentu bukan pelaku langsung menyadapnya.
Dapat dipastikan Jokowi tengah mengerahkan segenap daya upaya konsolidasi internalnya karena bagaimanapun mereka harus mengambil sikap dan langkah menyambut mundurnya Gibran sebagai Wapres yang sudah pupus legitimasinya baik secara hukum maupun politik.
Akibat terungkapnya berbagai rekayasa kebohongan cermin pribadi yang tidak jujur dan beretika, tentu saja beban moril dan mental Jokowi tengah mengalami titik terendah sebagaimana dirasakannya ketika ada yang menyoal ijazahnya sebagai merasa terhina sehina-hinanya, sebuah asumsi perasaan yang aneh dari seorang mantan presiden menghadapi tudingan bagian rakyatnya itu.
Dengan berbagai perilaku Jokowi tersebut dan terkait situasi negara pasca tidak lagi menjabat maka tidak dapat dipungkiri bahwa ambisi kekuasaan politik masih sangat dominan dalam dirinya sehingga Presiden Prabowo pun harus lebih hati-hati dan tentu saja penyampaian Prabowo tentang hopeng tadi didahului kalimat “orang bilang saya takut dengan Jokowi, buat apa saya takut” dan benar Prabowo tetap teguh sebagai hopeng tetapi tegas dalam koridor kepemimpinannya dimana secara langsung atau tidak semakin membuka tabir dibalik balutan topengnya itu. (**).
**Adian Radiatus (pengamat sosial & politik).