JAKARTA | JacindoNews – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda di Indonesia selalu memantau Pemerintah dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam kebijakan penanganan Covid 19.

Cipayung Plus, wadah organisasi dari gabungan beberapa organisasi Mahasiswa seperti HMI, PMII, GMKI, KMHDI, IMM, HIKMABUDHI, ED LMND, PP PMKRI, HIMA PERSIS, PP KAMMI, PB PII, bersatu dan bersepakat untuk selalu mengawasi dan mengkritisi Pemerintah Pusat dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah Pidato tahunan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada peringatan HUT RI ke 76 Tahun, Cipayung Plus meresponinya. Pada hari Jumat,(20/08/2021), Cipayung Plus mengadakan Konfrensi Pers untuk meresponi Pidato Kenegaraan. Tajuk yang di usung dalam Konfrensi Pers Cipayung “HUT RI KE 76 Tahun : Responsible Pidato Kenegaraan : Gagal Merdeka dari Pandemi Covid-19. Acara berlangsung di Gedung Joang 45, Jakarta, dimulai pukul. 16.00 WIB.

CIPAYUNG PLUS HUT KE-76 RI : “Gagal Merdeka Dari Covid” “Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam penanggulangan wabah COVID-19 bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan.”

Pada semarak kemerdekaan ke-76 RI, Presiden dengan tegas menyampaikan dalam sambutannya bahwa pandemi itu seperti kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Kondisi ini menjadikan setiap negara, khususnya Indonesia harus siap menghadapi dan mengelolanya. Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia dalam setahun terakhir ini membuat keadaan tidak baik-baik saja. Benteng kesehatan dihantam sedemikian rupa. Ekonomi masyarakat merosot ke level terbawah terhitung 20 tahun terakhir ini. Ekonomi Indonesia turun kelas dari Upper Middle Income Country menjadi Lower Middle income Country dan pada gilirannya mendongkrak tingginya angka kemiskinan sosial, Sistem pendidikan tampak gamang dalam menyesuaikan dirinya. Sementara itu, ranah politik seolah terkesan kocar-kacir dalan meresponinya. Kondisi ini tentu akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita Negara Maju.

Indonesia tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19. Korban jiwa layaknya efek domino dari kebijakan politik yang sesungguhnya tidak terukur. Keadaan semakin mencekam dengan adanya skema kebijakan serupa yang diusung berjilid-jilid tetapi tidak menjurus pada titik akhir yang jelas. Suatu keadaan yang memperihatinkan ! Pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaaan yang kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak mencapai target. Lalu lintas komunikasi antara lembaga Negara yang amburadul. Korupsi bansos yang menggurita, dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius.

Hal ini mestinya dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan sebab menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas.

Pada usia Republik Indonesia yang ke 76 tahun, Kelompok Cipayung Plus menyatukan diri untuk bersama-sama bergandengan tangan bergerak membantu pemerintah | menyelesaikan pandemi ini. Berdasarkan perkembangan kondisi yang telah melalui pengkajian bersama di internal Kelompok Cipayung Plus dan berdasar kan filosofis kehadiran negara, bahwa negara diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, serta kembali pada konstitusi bahwa kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan keadilan adalah hak setiap warga negara, dan negara melalui pemerintah harus bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak tersebut. Maka, selain gerakan bersama-sama untuk melakukan aksi sosial kemanusiaan, dengan ini Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari 11 Organisasi (PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, DN LMND) menyuarakan sikap terkait kinerja Pemerintah dalam mengendalikan keadaan Pandemi Covid-19. Melalui Konferensi Pers bersama pada tanggal 20 Agustus 2021 di Gedung JOEANG’45 Jakarta Pukul 14.00 WIB. dengan menuntut :

1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju.
2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, Pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi COVID-19
3. Pemerintah harus membuat roadmap penanganan COVID-19 berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan
4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pembisnis yang sangat rentan konflik kepentingan 
5. Membentuk Tim Khusus komunikasi pe anan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif.
6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial

7.Segera gratiskan biaya test COVID-19, Obat-obatan, Vitamin, Oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya

8. Segera Evaluasi dan perbaiki Sistem Pendidikan dan Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Pembiayaan
   Kuliah
9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi
10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, klas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya.
11. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan mentransparansikan anggaran penanganan
    covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.
12. Mendesak komisi pemberantasan korupsi ( KPK ) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi.
13. Menghimbau kepada seluruh kader dan anggota organisasi yang tergabung dalam kelompok CIPAYUNG PLUS untuk bersama

sama melakukan pengawalan atas kinerja pemerinah dalam penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

14 Bersama —. sama melakukan kerja — kerja: gerakan sosial kemanusiaan, selama tidak merugikan masyarakat, organisasi, dan Negara.

Acara yang dihadiri oleh para tokoh organisasi maupun masyarakat. Cipayung Plus mengemukakan pernyataan sikap bahwa Presiden Joko Widodo dianggap gagal dalam

Konfrensi Pers ini dilakukan untuk selalu mengawasi dan mengkritisi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid – 19. Dan juga Mahasiswa dan Pemuda akan terus memperjuangkan kepentingan Warga Negara untuk tetap bertahan dalam hidup dimasa Pandemi Covid-19. (AP)