Bank Papua ” Di Bunuh ” Oleh Pejabat dan Elit Papua Bermental Korupsi

PAPUA | Jacindonews – Pengalihan kas daerah Pemda Provinsi Papua dari Bank Papua ke Bank Mandiri atau bank ” plat merah ” negara, adalah KESALAHAN PALING MEMALUKAN PEJABAT daerah Provinsi Papua yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bank Papua adalah aset Pemda Papua yang paling besar dan menentukan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Papua. Tetapi sejak ibu menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan adanya temuan dana Pemda Papua sebesar 12 Trilyun rupiah yang mengedap atau tersimpan di Bank Papua pada akhir November 2021 yang lalu, itu tanda kiamat bagi operasional Bank Papua.

Dana nasabah dalam jumlah besar tidak boleh terlalu lama menggangur di Bank. Apalagi dana APBD yang diperuntukan untuk belanja pembangunan di daerah. Dilarang oleh undang – undang dan peraturan pemerintah untuk dibiarkan menganggur di Bank.

Dana APBD Papua 12 trilyun di biarkan menganggur di Bank Papua, itu berpengaruh terhadap rasio likuiditas Bank Papua. Bank Papua akhirnya dinilai Pemerintah Pusat dengan rasio likuiditas yang buruk dan rendah. Bank Papua mendapat rapot merah dan dituduh ikut terlibat dalam praktek kejahatan kerah putih dalam pengelolaan dana APBD Papua.

Kasihan Bank Papua. Aset Pemda Papua yang harus jadi korban karena mentalitas korup pejabat Papua. Bank Papua akhirnya harus ” di bunuh ” melalui tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat dan elit Papua.

Para pejabat dan elit Papua makan enak dengan bespesta pora anggaran APBD, Bank Papua yang harus cuci piring kotor dan menghirup bauh kentut busuk penjabat dan elit Papua.

Dengan beralihnya kas daerah Pemda Papua dari Bank Papua ke Bank Mandiri, sebenarnya ada sisi positifnya juga. Bank Papua sebagai aset Pemda Papua, sering berbenturan konflik kepentingan dengan Pemda Papua dalam pengelolaan keuangan daerah. Artinya Pemda Papua selalu mendikte Bank Papua dalam pengelolaan administrasi keuangan. Akibatnya kadang cash flow Bank Papua tidak sehat. Rasio likuiditasnya selalu stabil dan cenderung memburuk.

Kasihan nasib Bank Papua. Perlu diselamatkan dari kehancuran dan kematiannya. Masih ada kesempatan menyelamatkan Bank Papua. Tetapi semua sangat tergantung kepada kemampuan dan kelihaian pejabat Papua, pemilik saham, komisaris, dan direktur Bank dan stakeholder terkait.

Btw, Dengan beralih kas daerah ke Bank Mandiri, diharapkan akan menghentikan praktek – praktek korupsi kejahatan kerah putih pejabat Papua, elit politik dan pejabat Bank. Di Bank Mandiri, Pemda Papua sudah tidak bisa lagi mengendapkan uang APBD. Pemda Papua sudah tidak bisa lagi menyembunyikan uang APBD trilyunan rupiah tanpa tujuan yang jelas.

Bank Mandiri adalah aset negara dimana Pemerintah Indonesia sebelumnya memiliki saham mayoritas 60 persen, tetapi tahun 2021 sudah berkurang menjadi 52 persen karena 8 persen saham sudah menjadi milik Indonesia Investmen Authority.

Uang negara harus diselamatkan. Bank Mandiri dipercaya menyelamatkan uang negara di rekening APBD kas daerah Papua. Bank Mandiri akan semakin membesar, Bank Papua akan semakin mengecil dan menunggu ajalnya.

Pemerintah pusat memiliki dua pilihan. Pertama, membunuh Bank Papua dengan menyelamatkan uang rakyat Papua trilyunan rupiah dengan cara pengalihan kas daerah ke Bank Mandiri. Atau kedua, menyelamatkan Bank Papua dengan tetap mengijinkan rekening kas daerah di Bank Papua sambil menegakkan hukum dengan menangkap semua pejabat Papua dan elit Politik koruptor.

Pilihan kedua opsi ini silahkan rakyat Papua pilih salah satunya dan sampaikan ke Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta. Terimakasih. (**).