JAYAPURA | Jacindonews- Rapat Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPP untuk tahun 2022-2041, telah diadakan di kota Jayapura sejak tanggal 17-21 Januari 2022.
Banyak hal yang dibicarakan dan dibahas yang menyangkut tentang Otonomi Khusus atau Otsus Papua jilid ke dua, yang bertujuan untuk rencana pembangunan yang adil dan merata di tanah Papua, dan juga meminta agar pemerintah pusat RI memperhatikan dan fokus akan tujuan mensejahterakan rakyat Papua.
Dorince Mehue, salah satu anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP yang juga hadir dalam RIPPP, menanggapi hasil dari pertemuan RIPPP tersebut. Melalui wawancara dengan media, Ibu Dorince mengemukakan pandangannya.
“Pertemuan hari ini (21/01/2022) merupakan pertemuan yang penting, antara Bappenas, MRP dan stek holder lainnya, baik itu dari pusat dan para pemangku adat dewan masyarakat Papua berkumpul membahas untuk Otsus ke depannya. Para pemangku adat menyampaikan isi hati mereka kepada pemerintah yang diwakili oleh Bappenas tentang harapan mereka untuk Otsus 20 tahun ke depannya.”
“Para pemangku adat, kepala suku adat menyampaikan keluh kesah mereka yang selama ini terpendam. Saya melihat seluruh keluh kesah dan harapan mereka seluruhnya disampaikan kepada Pemerintah,” pungkasnya.
“Saya berharap, sebagai juga perwakilan dari wanita Papua, agar rencana besar ke depan dari Otsus ini memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat adat di tanah Papua ini. Jadi kewenangan pusat agar bisa segera mewujudkan hal tersebut.”
“Pemerintah pusat meninjau kembali tata kelola pemerintahan dan kelembagaan serta mengusulkan agar dilakukan revitalisasi terhadap MRP dan mendudukan MRP setara dengan institusi penyelenggara lainnya didaerah. Di Papua ada 3 lembaga penyelenggara pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan lembaga kultur milik negara Indonesia bukan Melanesia. Hanya rekrutmen nya secara kultur dari suku ras Melanesia. Bagian ini yang harus kita pahami baik. Mari kita benahi bersama dan terus kami lakukan rekonsiliasi di daerah dan berharap pusat dapat membijaki semua dengan baik,” ujarnya.
“MRP selama ini seperti LSM dan perlu direvitalisasi. Bangun rumah jabatan bagi anggota sebanyak 51 unit dan porsi anggaran yang cukup dan memiliki Nomenklatur DPA sendiri tidak gabung terus di DPRP, ” jelasnya.
Institusi yang hadir antara lain eksekutif, legislatif dan lembaga kultural OAP yaitu MRP.
“Agar dana untuk Otsus yang disalurkan dari Pemerintah Pusat harus tepat sasaran dan ditujukan kepada masyarakat adat yang berada sampai di kampung-kampung terkecil si wilayah Papua. Para pekerja dan rakyat Papua dapat menerima secara merata, sehingga kemiskinan dapat diminimalisir bagi Rakyat Papua. Harapan kami juga agar Presiden dan wakil Presiden terus memperhatikan agar dana Otsus segera disalurkan dan tepat sasaran, ” harapnya kepada pemerintah pusat.
Acara diakhiri dengan penyerahan berkas buku mengenai rencana pembangunan dan perkembangan rakyat Papua selama Otsus jilid 1 dan yang akan memasuki Otsus jilid 2.
Ibu Dorince Mehue yang juga pembina Wanita Pancasila Papua, juga terus aktif dalam memberikan bantuan dan penyuluhan kepada para masyarakat Papua, khususnya para wanita Papua yang masih banyak membutuhkan kebutuhan pokok, karena masih belum meratanya pemberian bantuan kepada rakyat kecil.
Diharapkan dengan Otsus ini, ibu Dorince sebagai pemerhati kaum wanita di Papuamelihat bahwa Pemerintah juga terus memperhatikan kesejahteraan kaum wanita di tanah Papua kedepannya.(JN).