JAKARTA | JacindoNews – (15/06/2022).
Islamophobia menjadi polemik berkepanjangan dan semakin marak dewasa ini, dimana kegamangan/ketakutan berlebihan tanpa kenyataan terhadap sebuah agama tertentu menjadi sebuah problem sosial ditataran masyarakat, dan menjadi lebih ekstrem lagi efeknya terhadap kehidupan sosial masyarakat saat kondisi tersebut dipolitisasi oleh kelompok tertentu dan dengan tujuan tertentu pula.

Indonesia yang bukan negara Islam namun berpenduduk mayoritas muslim terbesar saat ini sangat merasakan dampak/ekses dari kondisi tersebut, terlebih disaat ini banyak kelompok yang mempolitisasi kondisi tersebut demi kepentingan kelompok politiknya.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional sepertinya mulai mencermati hal tersebut yang dapat mengancam ketenangan kehidupan, dan keamanan dunia hingga lahirlah Keputusan Dewan PBB yang melahirkan Resolusi Anti-Islamophobia pada tanggal 15 Maret 2022 yang disepakati kemudian ditanda tangani oleh 193 negara anggota peserta rapat, yang didorong dan diprakarsai oleh Amerika Serikat sebagai sebuah negara super power, usulan tersebut pertama kali diusulkan oleh utusan dari Pakistan yaitu Munir Akram, bahkan PBB membahasakan hal tersebut secara keras dengan bahasa Combat (Perangi/Serang/Serbu) bukan sekedar kata Anti/Melarang/Menolak.
Hal tersebut menandakan Dunia Internasional memberikan perhatian lebih dan keras serta tegas terhadap masalah Islamophobia tersebut.

Bagi Indonesia seharusnya hal tersebut bisa menjadi angin segar, hingga tambahan semangat atau dopping untuk melepaskan diri dari polemik pemojokan Islam di tanah air, dan menolak politisasi agama dalam hal apapun termasuk dalam politik baik secara aturan kebijakan atau regulasi, maupun secara fisik otentik fakta lapangan terkait tindakan bullying, hatspeech, propaganda dan sebagainya.

Adalah sebuah kelompok dan komunitas Aspirasi yang berisikan bunda, emak Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pola kehidupan sosial masyarakat bersama LSM GDC’98 dan diprakarsai oleh tokoh senior Politikus, Budayawan Betawi Babe Ridwan Saidi dengan menggandeng beberapa unsur elemen masyarakat lainnya mencoba menyuarakan hal tersebut sekaligus mendorong pemerintah baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif dan jajaran terkait lainnya untuk dapat mengapresiasi Keputusan Resolusi PBB ini menjadi sebuah keputusan yang dapat diterapkan secara langsung dan efisien di Republik Indonesia salah satunya dengan menjadikan Resolusi PBB yang jatuh pada tanggal 15 Maret 2022 ini menjadi hari libur nasional.

Dan hari ini (Rabu, 15/06) Komunitas Aspirasi bersama GDC’98 dengan Dewan Pembinanya Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin menyampaikan proposal aspirasi masyarakat kepada DPR RI yang diterima langsung oleh salah satu anggotanya Zulfikar Hamonangan SH dari fraksi Demokrat untuk disampaikan di forum kelembagaan DPR RI sebagai sebuah usulan, permohonan dari masyarakat yang diwakili unsur elemen.

Penyampaian draft proposal usulan masyarakat tersebut diterima dengan baik oleh perwakilan dari fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan secara terbuka dan santai dikediamannya, pembicaraan akhirnya melebar tentang berbagai kondisi politik dan sosiologi bangsa, hingga tentang agama di Indonesia dari masa ke masa, dimana bangsa Indonesia yang majemuk ini telah menyepakati 6 agama yang diakui negara melalui UUD’45 dan PANCASILA nya, hingga bangsa ini dapat hidup rukun sejak masalalu walaupun terdiri dari banyak suku bangsa dan agama yang dikuatkan juga oleh Ikrar Sumpah Pemuda sehingga banyak intelektual dunia yang mencoba menggali UUD’45 beserta PANCASILA sebagai sebuah faham ideologi secara akademis intelektual.
Bang Zul sapaan akrab Zulfikar Hamonangan berjanji akan menyampaikan draft proposal aspirasi masyarakat ini kepada fraksinya yang akan diteruskan kepada DPR RI sebagai kelembagaan untuk diteruskan menjadi sebuah agenda rapat yang akan datang melalui perwakilan fraksinya di komisi 3 dan 8 DPR RI untuk dapat diapresiasi oleh pihak pemerintahan (eksekutif) sebagai pihak berwenang yang menjalankan regulasi birokrasi negara.

Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin sebagai Dewan Pembina bersama-sama ibu Waty Salam (ketum Aspirasi) dan Andy Kodrat (Sekjen GDC’98) sangat berterima kasih dan mengapresiasi langkah bang Zul ini, sekaligus berharap fraksi Partai Demokrat dapat menjadi penjembatan yang tepat terhadap alur komunikasi antara Rakyat dan Legislatornya maupun terhadap Eksekutif dan Yudikatif sehingga tercipta komunikasi yang berkesinambungan antara Rakyat dengan para Wakilnya di Legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah. (And).