JAKARTA | Jacindonews – Kamis (23/02/2023). Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. akan memimpin Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada hari Kamis, 23 Februari 2023 pukul 09.00. WIB di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan di setiap awal tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun sebelumnya.
Tahun ini, laptah mengambil tema ”Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh”. Tema tersebut mengisyaratkan sebuah tekad dan kesungguhan Mahkamah Agung untuk membangun kembali kepercayaan publik, melalui penguatan aspek integritas, karena integritas merupakan fondasi bagi tegaknya kemandirian lembaga peradilan. Integritas ibarat sebuah akar yang menancap kuat ke dalam tanah, menyangga, dan menopang berdirinya batang, ranting, dan daun, sehingga kokohnya integritas akan membentuk fundamen, dalam sebuah lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sebagai indikator dari Perwujudan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.
Tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan cobaan bagi Mahkamah Agung. Setelah hampir tiga tahun berjuang melawan pandemi Covid-19, Mahkamah Agung kembali diterpa musibah besar, 2 orang Hakim Agung dan beberapa aparatur Mahkamah Agung diduga melakukan tindak pidana korupsi, yang menimbulkan goncangan hebat bagi kepercayaan publik, serta merusak citra, dan nama baik lembaga peradilan.
Oleh karena itu, atas nama Pimpinan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, atas terjadinya peristiwa tersebut. Kejadian ini akan menjadi momentun, sebagai titik balik dalam melakukan reformasi total, dengan melakukan pembersihan dari oknum-oknum aparatur, dan penataan kembali sistem pengawasan dan pembinaan.
CAPAIAN-CAPAIN MAHKAMAH AGUNG DI BIDANG KESEKRETARIATAN
Gambaran umum tentang capaian kinerja di bidang kesekretariatan sebagai berikut:
Bidang Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara.
Total pagu awal anggaran Mahkamah Agung tahun 2022 adalah sebesar Rp12.517.702.058.000 (dua belas triliun, lima ratus tujuh belas miliar, tujuh ratus dua juta, lima puluh delapan ribu rupiah). setelah mengalami penyesuaian anggaran (refocusing) sebesar Rp983.839.540.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar, delapan ratus tiga puluh sembilan juta, lima ratus empat puluh ribu rupiah) mendapatkan hibah sebesar Rp4.333.497.000 (empat miliar, tiga ratus tiga puluh tiga juta, empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan penggunaan dana PNBP sebesar Rp15.059.036.000 (lima belas miliar, lima puluh sembilan juta, tiga puluh enam ribu rupiah) maka total pagu Mahkamah Agung tahun 2022 menjadi Rp11.514.469.985.000 (sebelas triliun, lima ratus empat belas miliar, empat ratus enam puluh sembilan juta, sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp11.278.876.171.102 (sebelas triliun, dua ratus tujuh puluh delapan miliar, delapan ratus tujuh puluh enam juta, seratus tujuh puluh satu ribu, seratus dua rupiah) atau 97,95%.
Di bidang pengelolaan keuangan negara, Mahkamah Agung kembali berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut juga diikuti oleh keberhasilan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan 100% tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk yang kedua kalinya, yaitu tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut menunjukan keseriusan Mahkamah Agung dalam menjalankan prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, Mahkamah Agung juga meraih juara pertama, dalam kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan, untuk Kelompok Kementerian/ Lembaga dari Kementerian Keuangan, di bidang pengelolaan aset dan lelang. Penghargaan tersebut diterima Mahkamah Agung dalam acara Anugerah Reksa Bandha Tahun 2022.
Semua capaian yang dicapai Mahkamah Agung tidak terlepas dari peran sistem teknologi yang terus dikembangkan oleh jajaran Sekretariat Mahkamah Agung, dengan dibangunnya berbagai aplikasi yang dapat membantu kinerja aparatur, yaitu Aplikasi e- BIMA atau elektronik Budgeting Implementation, monitoring and accountability, di bidang penatakelolaan keuangan negara, aplikasi e-SADEWA atau Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application, di bidang penatakelolaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan aplikasi e-PRIMA atau electronic Procurement Implementation Management and Accountability, di bidang pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Bidang Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat, untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan. Dalam hal pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten terus melakukan upaya perubahan dan perbaikan budaya kerja dan pelayanan publik.
Pada tahun 2022 satuan kerja yang memperoleh predikat WBK sebanyak 5 satuan kerja, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Medan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Pengadilan Agama Unaha, Pengadilan Agama Mimika dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sedangkan yang meraih predikat WBBM adalah satu satuan kerja, yaitu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
Dengan perolehan tersebut, maka sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah keseluruhan satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK, sebanyak 203 satuan kerja, dan yang telah memperoleh predikat WBBM sebanyak 15 satuan kerja. Melengkapi keberhasilan tersebut Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin berhasil meraih peringkat 1 unit penyelenggaraan pelayanan publik dalam kategori “Pelayanan Prima” untuk l ingkup Kementerian/Lembaga Khusus pada tahun 2022.
Bidang Keterbukaan Informasi Publik.
Mahkamah Agung sejak tahun 2007 telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam layanan informasi publik atau setahun sebelum terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengeluarkan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIIl/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. SK-KMA tersebut kemudian diperbarui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pada tahun 2022 Mahkamah Agung kembali melakukan revisi dan penyempurnaan dengan menerbitkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Dengan berlakunya standar pelayanan informasi berdasarkan regulasi tersebut, Mahkamah Agung memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Publik sebagai lembaga yang informatif tahun 2022, dengan mendapatkan nilai 97,13. Sedangkan di bidang inovasi dan pemanfaatan t e knologi, Mahkamah Agung j uga me r aih penghargaan Merdeka Award tahun 2022 untuk kategori Program Inovatif untuk Negeri atas inovasi perubahan di bidang pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil telah melakukan reformasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur dengan menerapkan konsep corporate university dalam rangka memenuhi standardisasi potensi dan talenta yang dimiliki oleh para aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Hal tersebut sebagai bentuk upaya Mahkamah Agung dalam mempersiapkan SDM yang unggul dan berkualitas di tengah pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
Sedangkan di bidang pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan, selama tahun 2022 Balitbang Diklat Kumdil telah berhasil mendidik dan melatih sebanyak 18.900 aparatur, yang terbagi ke dalam dua bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan teknis sebanyak 11.226 aparatur, atau sebesar 411,21% dari target yang direncanakan, yaitu sebanyak 2.730 aparatur serta pelatihan manajemen kepemimpinan sebanyak 7.674 aparatur, atau sebesar 101,66% dari target yang direncakan, yaitu 7.549 aparatur.
Atas capaian di bidang pengelolaan sumber daya manusia tersebut, pada tahun 2022 Mahkamah Agung berhasil meraih penghargaan BKN Award untuk non kementerian tipe besar dari Badan Kepegawaian Negara.
Ketua Mahkamah Agung menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung Negara- Negara Sahabat, Perwakilan Negara Sahabat, Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pendidikan lainnya, Mitra Perbankan, Taspen, Lembaga-Lembaga yang menjadi mitra Mahkamah Agung, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi-organisasi Advokat, pihak swasta dan semua pihak lainnya, yang telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.
Secara khusus, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, Sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, Para Direktur Jenderal dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dan Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung, beserta warga peradilan di seluruh Indonesia atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kita mampu meraih capaian- capaian yang sangat membanggakan ini. (hum-MA RI).