JAKARTA | Jacindonews – Dalam 2 tahun terakhir ini, sudah sering presiden Jokowi melontarkan pernyataan, bahwa akan me-reshufle kabinetnya, tentu dengan maksud mendongkrak kinerja kabinetnya agar lebih bekerja maksimal memenuhi harapan rakyat sesuai janji janji Presiden Jokowi dalam kampanye priode ke-2 masa Jabatan Presiden Jokowi.

Tapi nampaknya realisasi dari pernyataannya tersebut, lebih hanya menunjukkan kepada suatu bagian dari drama kepentingan politik tingkat Elit, ketimbang bagi (untuk) kepentingan rakyat. Ini sekali lagi hanya PHP, suatu bentuk angan angan yang tak bertepi oleh janji tinggal janji – pun lewat begitu saja.

Setidaknya ada tiga (3) soal yang menjadi konsen rakyat terhadap kepentingan Resufle kali ini di ujung masa jabatan Presiden :

1. Soal Korupsi

Merajalelanya aktivitas korupsi dikalangan pejabat dan elit politik tanah air, sudah sampai menjadi peristiwa yang mengkuatirkan bagi keberlangsungan trust publik dalam negeri dan luar negeri pada setiap institusi negara. Memburuknya index persepsi korupsi Indonesia dapat dilihat dari capaian 2021 dan 2022.

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot empat poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 di 2022. Hasil ini juga membuat peringkat Indonesia turun dari posisi 96 menjadi 110. Di kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, dll. “Skor ini turun empat poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995,” kata Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko dalam pemaparannya di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.

Merajalelanya korupsi di Indonesia sudah sampai kepada level korupsi berjamaah disemua tingkat kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang disebut Trias politica, pun disebut dengan ledekan Trias Coorruptica.

2. Soal Kemiskinan

Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2022 naik tipis baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53% (Maret 2022: 7,5%). Persentase penduduk miskin di perdesaan juga mengalami kenaikan menjadi 12,36% (Maret 2022: 12,29%).

Dan Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022,

Indonesia yang kaya raya ini semakin jauh dari bebas miskin, apalagi jika kita menggunakan ukuran parameter kemiskinan Internasional yang 3 dollar.

Sehingga mengaitkan korelasi Korupsi dengan kemiskinan menjadi satu hal yg tidak dapat dipisahkan.

3. Soal Utang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Pemerintah Indonesia menembus Rp7.733,99 triliun sepanjang 2022, ini secara nominal, utang Indonesia meningkat lagi lebih besar dibandingkan dengan November 2022. Pada bulan tersebut, total utang mencapai Rp7.554,25 triliun.

Peningkatan dari tahun ke tahun utang Indonesia di era Presiden Jokowi sangat fantastis. Terakhir jumlah total utang Indonesia di era SBY, adalah sekitar 2. 700 Trilyun sebagai jumlah tertinggi dari total 6 Presiden sebelum era Jokowi. Ada penambahan sekitar 5000 Trilyun lebih, artinya prestasi Presiden Jokowi di banding 6 presiden sebelumnya meningkat tajam 2,1/2 kali lipat dalam soal utang mengutang kepada negara asing.

Jika tujuan beutang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mensejahterakan rakyat, hal ini berkebalikan dengan pencapaian tujuan utang tersebut, karena yg kita dapatkan adalah, rakyat tetap miskin sementara pertumbuhan ekonomi tetap Jeblok dan stagnan diangka 5%.

Tidak salah jika tuduhan ini dialamatkan kepada perilaku korupsi para pejabat penyelenggara negara atau lebih jauh disebut negara dalam situasi salah kelola.

Dan lebih mengherankan lagi yang membuat miris publik adalah Departemen Kementrian keuangan sebagai Bendahara Negara, sebagai pengutang negara dan penarik pajak negara, seperti yang diungkap Menko Polhukam ada uang 300 Trilyun yang beredar di Dirjen Pajak dan Dijen Beacukai yang ditenggarai menjadi ajang korupsi dan money loundring oleh pegawai kementrian tersebut. Ini terungkap dan mulai diendus publik setelah kasus Pergantian Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Gaya hidup mewah para pejabat pegawai pajak dan Bea Cukai pun muncul di media cetak dan elektronik yang membuat publik marah dan kecewa.

Diskusi ForJIS dalam tema di atas akan dicoba diungkap oleh para nara sumber dan diinvestigasi dalam diskusi tersebut. Jokowi takut kepada siapa untuk memenuhi janji reshufle yang sudah sekian kali di kemukakan, atau ini hanya bagian dari trik politik Jokowi untuk menggertak partai partai yang ikut dalam koalisinya agar taat perintah.

Wacana yang dimunculkan untuk memperpanjang masa jabatan presiden yang di gadang gadang oleh pendukung dan lingkaran istana, hanya mendapat respon negatif dan tidak digubris rakyat, Presiden Jokowi sebaiknya segera menyadari saja, bahwa ketimbang mengulang ulang soal wacana perjangan kekuasaannya yang malah bisa menimbulkan komplik besar, tentu lebih arif dan bijaksana jika presiden memenuhi harapan publik sesuai janjinya segera melakukan reshufle kabinet untuk mendukung kinerja pemerintahannya di masa akhir jabatannya.

Akhirnya perlu disampaikan, bahwa Diskusi ForJIS yang memasuki usia tahun ke 11, sedikit mengalami perubahan jadwal. Yang tadinya berkutat pada hari Jum’at mengalami perubahan waktu yang lebih dinamis menjadi hari hari di luar hari Jum’at, yang dalam waktu 10 tahun pelaksanaan diskusi ForJIS, oleh publik disebut “Diskusi Jum’atan.” (**).

** M. Nur Lapong (Presiden FORJIS).