JAKARTA | Jacindonews – Beberapa waktu lalu, setelah perayaan Idul Fitri, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan untuk melakukan perombakan jalur sepeda di jalan lalulintas DKI Jakarta. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra. Para pencinta sepeda di ibu kota tidak menerima akan keputusan tersebut, bahkan bentuk protes atas keputusan tersebut, para pesepeda dari berbagai komunitas sepeda di Jakarta melakukan aksi tabur bunga di jalur yang dulu dilalui untuk khusus para pesepeda.

Jalur sepeda yang merupakan ‘warisan’ dari Gubernur terdahulu, Anies Baswedan, rencananya akan dirombak oleh pihak pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan jalur sepeda motor.

Menjadi pertanyaan, apakah perombakan jalur bagi pesepeda di beberapa ruas jalan di DKI Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta, efektif mengurangi kemacetan?

August Hamonangan, SH., MH., Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, mengemukakan pandangan nya mengenai masalah pemugaran fasilitas jalur sepeda di jalan raya ibu kota.

Kepada Jacindonews, melalui pesan singkat whatsapp, Selasa (02/05/2023), dirinya mengatakan, “Tidak ada angka yang valid apakah perombakan jalur pesepeda efektif kurangi kemacetan. Faktanya kemacetan di jakarta masih kita alami, ” pungkasnya.

August Hamonangan, SH., MH. (Kiri).

August mengemukakan bahwa untuk mengatasi hal kemacetan, Pemprov DKI harus membuat kajian komprehensif sebagai tindakan langkah panjang. Kemacetan memang tidak dapat diatasi dengan penambahan jalan semata, tapi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas transportasi umum, perbaikan tata ruang, pengendalian kepemilikan kendaraan bermotor, pengendalian populasi, pengembalian fungsi jalan, rekayasa lalu lintas, penindakan tegas atas pelanggaran dan lain sebagainya.

“Pembongkaran trotoar, Pemprov DKI harus lakukan normalisasi trotoar yang sudah ada, karena sangat banyak trotoar maupun bahu jalan yang dipergunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk berjualan ataupun parkir liar, selain itu sebaiknya disediakan rute alternatif bagi pejalan kaki di trotoar.”

“Begitu juga dengan jalur sepeda, pemprov terkesan hanya fokus membangun. Seharusnya, jalur sepeda dibuat di jalur yang tingkat lalu lintas sepedanya tinggi sehingga lebih tepat sasaran, ” pungkas nya. (JN).

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *