Under ’40 Dipusaran Polemik Dan Dinamika Politik

JAKARTA | Jacindonews – Minggu (22/10/2023). Jelang tahun politik dan pesta demokrasi 2024, begitu banyak wacana pemikiran ditataran masyarakat, saat ini baru 2 pasangan calon kandidat capres dan cawapres yang sudah resmi mendaftarkan dirinya di KPU yaitu pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud (GpMD) sementara kubu Prabowo masih belum mendaftarkan sampai saat ini, disamping itu masyarakat masih menunggu-nunggu siapakah calon pendamping dari Prabowo yang akan diputuskan oleh koalisi KIM, dari beberapa peristiwa politik yang ada saat ini berkembang banyak opini yang mengarah kepada sosok Gibran Rakabuming Raka yang sepertinya akan didapuk dan didorong sebagai calon pendamping Prabowo Subianto.

Masyarakat saat ini seakan menjadi pengamat dan analisis politik dadakan walaupun dari beberapa peristiwa politik seperti pertemuan Prabowo dengan Gibran, hasil keputusan MK terhadap Gugatan Batas Usia Minimal Capres/Cawapres hingga hasil Rapimnas Partai Golkar kemarin mengarah kepada Gibran sebagai calon pendamping, namun sampai saat ini Prabowo belum juga mendeklarasikan dan mendaftarkan pasangan calonnya, dan dari info yang beredar hal itu masih menunggu dari hasil Rapimnas Partai Gerindra sebagai partai pengusung yang sedianya akan dilakukan beberapa waktu ke depan.

Segala kemungkinan bisa saja terjadi didalam politik, bahkan di detik terakhir atau injury time, masyarakat Indonesia masih mudah sekali dijadikan objek pelengkap penderita mengingat mudahnya masyarakat dicekoki isu rumor update hingga tanpa memahami maksud dan arah tujuan namun langsung bisa memberikan tanggapan opini yang lazim disebut dengan istilah sumbu pendek, dan pemerintah atau penguasa saat ini pun begitu mudahnya merubah regulasi dan tatanan aturan sebagai konsensus dasar tata kelola negara hanya demi kepentingan kekuasaan.

Masyarakat atau rakyat dan penguasa sebagai pemangku jabatan serta kebijakan hendaknya mampu memahami serta mempertimbangkan secara bijak dan lebih mendalam dari setiap keputusan dan langkah politis yang dikeluarkan agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kerawanan situasi nasional terkait politik, hukum serta lainnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tingkat kedewasaan dan kematangan karakter, psikologi hingga pola pikir anak bangsa ini berbeda dengan bangsa lainnya yang lebih demokrat belum lagi kultur yang bertolak belakang, sehingga menjadi titik kelemahan yang efek psikologi nya cukup tinggi dan dominan untuk membangun dan menggiring opini.

Sebagaimana yang disampaikan salah satu tokoh aktivis, organisatoris dan pemerhati kebijakan sosial politik Andy Boxer, sebagai inisiator Rumah Demokrasi Poros Alternatif, memiliki pandangan tersendiri dari kondisi yang ada saat ini, Andy mengatakan sah-sah saja bila ada figur muda yang didorong dan diusulkan untuk menjadi calon pemimpin namun tentunya dengan pertimbangan matang dan mendalam serta komprehensif terkait Kapabelitas, Integritas, Intelektualitas hingga Etikalitas nya, karena bangsa ini masih memegang falsafah kearifan lokal yang kental terkait ewuh pakewuh, norma adab dan adat dalam segala sektor kehidupan apalagi politik, semua berproses pungkas Andy Boxer yang juga sebagai Sekertaris Umum dari Rumah Demokrasi Poros Alternatif, namun tidak menutup semua kemungkinan itu bisa terjadi.

Prinsip dasar Demokrasi itukan Kesetaraan dan Kesamarataan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dimana kedaulatan tersebut ada ditangan rakyat yang memutuskan namun kita tidak bisa menafikan proses elektoralnya yang dilakukan melalui partai politik lanjut Andy, masyarakat kita harus memahami hal tersebut dengan baik lanjutnya sehingga proses elektoralnya berjalan sesuai prosedur yang sudah disepakati suka ataupun tidak suka, tinggal bagaimana pemerintah dan partai politik mampu mengakomodir hal tersebut dengan baik dalam batasan hak dan kewajiban masing-masing terutama hak dan kewajiban rakyat yang harus menjadi perhatian utama karena dalam demokrasi, rakyatlah pemegang kedaulatan sejati.

Demikian pula masyarakat dalam posisinya sebagai rakyat pemilik/pemegang kedaulatan harus juga paham apa haknya dan apa kewajibannya sebagai warga negara, jangan hanya menuntut hak politik namun mengesampingkan kewajibannya politiknya untuk selalu menjaga persatuan, etika, norma dan lain sebagainya. (**)