JAKARTA | JacindoNews – Yayasan Forum Komunikasi Antar Media atau FORKAM bekerjasama dengan Perempuan Indonesia Pilih Ganjar atau PIJAR adakan acara Seminar Nasional dan Doa Bersama pada hari Sabtu (13/01/2024), pukul 13.30 WIB, bertempat di Tim Koordinasi Relawan Pemenang Pilpres Ganjar Mahfud atau TKRPP Ganjar Mahfud, jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dalam acara tersebut, hadir sebagai narasumber antara lain Ketua DPD Hanura DKI Jakarta dan Caleg DPR RI Jakarta III Djafar Badjeber, Caleg DPR RI Jakarta I dari Partai PDIP Harry Basuki Tjahaja Purnama, Caleg DPR RI Jakarta II dari Partai PDIP dan juga selebriti penyanyi terkenal Once Mekel, Pengamat Hukum Politik Suta Wijaya, S.H., dengan moderator Samuel F Silaen.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa oleh Hasan Wajo.
Sebagai kata sambutan, ketua FORKAM, Harry Amiruddin, mengatakan bahwa acara ini terselenggara agar masyarakat dan juga para jurnalis memantau netralitas Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.”Keadaan Pemilu tahun 2024 ini harus kita kawal sebagai jurnalis, karena bisa rawan dengan kecurangan. Jika ada kecurangan oleh salah satu pihak dalam kampanye, kita sebagai jurnalis harus mengatakan kebenaran melalui pemberitaan kita. Saya berharap melalui seminar ini, bisa kita berdiskusi dan mengungkapkan kebenaran, sehingga kita semua bisa menjaga netralitas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024,” pungkas Harry saat memberikan kata sambutan.
Hal senada juga disampaikan oleh narasumber berikut, Caleg DPR RI Jakarta I dari Partai PDIP Harry Basuki Tjahaja Purnama. Dirinya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa menilai mengenai apakah sudah netral pemerintah dalam melaksanakan proses kampanye hingga Pemilu 2024 nantinya. “Kita sebagai masyarakat Indonesia harus tahu dan jeli akan pelanggaran yang terjadi di saat Kampanye hingga nanti Pemilu 2024 selesai dan menetapkan siapa pemenangnya. Kita harus melawan ketidakadilan jika terjadi pelanggaran tapi sengaja dibiarkan oleh pihak penyelenggara Pemilu 2024. Jika ada pihak dari pemerintah, yang kedapatan melakukan pelanggaran dengan memihak ke salah satu calon caleg atau Capres-cawapres, maka harus dilaporkan dan diambil tindakan. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah dari paling bawah hingga pemerintah pusat harus benar-benar netral, ” katanya Harry yang juga adik dari politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Sedangan dari Ketua DPD Hanura DKI Jakarta dan Caleg DPR RI Jakarta III Djafar Badjeber mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu di Indonesia sudah jelas dan diperlukan ketegasan dan komitmen dalam menjalankan undang-undang tersebut, sehingga tidak akan terjadi kecurangan dan netralitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 terus terjaga. “Aparat dan penyelenggara pemilu harus netral. Tidak boleh berpihak kepada salah satu Paslon dan Partai Politik. Residu Pemilu tahun 2014 dan 2019 sampai saat ini belum juga selesai, dimana ada pihak yang distigma Kampret-Kecebong. Narasi itu muncul dari para masing- masing pendukung Capres tahun 2019.”
“Tadinya kita berharap “ejekan” tersebut sudah selesai memasuki pemilu tahun 2024. Eh, ternyata malah muncul istilah cawe-cawe, putusan MK yang heboh akibat meloloskan cawapres yang belum cukup umur. Selain dari itu perkembangan suhu politik mulai memanas dikarenakan muncul berbagai spekulasi yang beraroma seperti jurus Dewa mabuk dan politik Patgulipat.”
“Konfigurasi politik pasca reformasi mulai menyimpang. Tadinya demokratis, saat ini mulai ke arah yang bertentangan dengan semangat reformasi. Harus muncul produk hukum responsif, mulai mengarah kepada produk hukum konservatif ( ortodoks dan elitis ), ” jelas Djafar Badjeber.
Once Mekel, sebagai Caleg DPR RI wilayah Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri) menekankan agar adanya kekompakan dari semua elemen masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan netralitas di Pemilihan Umum 2024. “Memang di lapangan, saya banyak menyaksikan adanya beberapa kecurangan dalam kampanye yang sedang berlangsung. Namun kita harus kompak ketika menemukan kecurangan tersebut agar dilaporkan.”
“Kita juga harus kompak dalam memenangkan paslon Capres Cawapres kita Ganjar Mahfud, dari semua pihak baik dari partai pendukung dan organisasi relawan pemenangan Ganjar Mahfud. Mari kita jalin persatuan dan kesatuan untuk mengawal netralitas Pemilihan Umum 2024 nanti, ” pungkasnya.
Dalam paparan nya, pengamat hukum politik Suta Wijaya, S.H., menerangkan bahwa negara ini perlu ada ketegasan dalam menjalankan Pemilihan Umum oleh Pemerintah sebagai penyelenggara. “Saya melihat, para calon presiden harus memiliki kredibilitas dan juga memiliki komitmen dalam menepati janji-janjinya ketika sedang berkampanye. Para jurnalis juga harus mengawal Pemilihan Umum tahun 2024 ini, agar demokrasi Indonesia terus terjaga. Sebagai mantan jurnalis, saya juga menyarankan agar para jurnalis bisa berani menyuarakan kebenaran dan jika ada kedapatan kecurangan dari salah satu pihak tim sukses, barus berani menyuarakan melalui pemberitaan, ” Jelas Suta.
Dalam acara Seminar Nasional dan Doa Bersama yang diadakan boleh FORKAM dan PIJAR, bisa menambah wawasan dan juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan mengawal Pemilu 2024 agar tercipta netralitas dalam penyelenggaraan nya. (JN).