JAKARTA | JacindoNews.com – Menyikapi pemberitaan pro kontra atas kehadiran ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco, aktivis kelahiran tanah Betawi Jalih Pitoeng mengatakan bahwa tidak boleh ada dendam dalam membangun bangsa.
Baru saja kita memperingati hari Sumpah Pemuda,” ungkap Jalih Pitoeng, Minggu (02/10/2025).
“Bahkan kita baru pulang dari istana Gebang di Blitar,” sambungnya menegaskan.
“Artinya bangsa ini merdeka karena tumbuhnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa melalui Sumpah Pemuda yang senantiasa kita peringati,” kata Jalih Pitoeng.
Terkait dukungan Projo kepada Prabowo, menurut ketua presidium Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI), itu merupakan kelaziman sebagai kerjasama partai politik kepada para pihak. Baik partai politik, ormas maupun lembaga lainnya.
“Menurut saya, siapapun boleh bahkan harus mendukung pemerintahan pak Prabowo,” kata Jalih Pitoeng.
“Maka saya pernah menyebut bahwa kabinet Prabowo adalah kabinet rekonsiliatif dan akomodatif,” jelas Jalih Pitoeng.
“Akan tetapi, Prabowo sebagai presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tentunya tetap dan harus memegang kendali pemerintahannya tanpa intervensi dari siapapun,” Jalih Pitoeng menandaskan.
“Sehingga beliau berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri yang berkompeten dan yang tidak berkompeten,” tegasnya.
“Artinya tidak boleh ada dendam kesumat karena perbedaan dan atau karena kalah dalam kontestasi pilpres misalnya,” sambung Jalih Pitoeng.
Ditanya tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dimana diduga ada orang-orang Jokowi yang diduga terlibat, ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) ini bilang Prabowo harus berani memotong jarinya sendiri.
“Kita semua tahu bahwa Pak Prabowo dengan pak Jokowi memiliki hubungan yang sangat dekat. Baik secara emosional, struktural maupun fungsional,” Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Akan tetapi, terkait penegakan hukum terutama tentang pemberantasan korupsi, Pak Prabowo harus berani memotong jarinya sendiri,” kata Jalih Pitoeng menegaskan.
“Artinya, siapapun itu jika Indonesia mau maju, berwibawa dan bermartabat, maka hukum harus ditegakan dan korupsi diberantas di negeri ini,” pinta Jalih Pitoeng.
Didesak pertanyaan, bagaimana apabila Jokowi atau keluarganya terlibat korupsi, Aktivis yang sempat dipenjara di era pemerintahan Jokowi ini bilang harus diadili.
“Ya harus diadili. Bagaimana kita tahu Mereka bersalah atau tidak, jika tidak diadili,” sambung Jalih Pitoeng menegaskan.
“Jika predikat presiden bisa membuat orang jadi memiliki imunitas, maka orang akan memaksakan dengan segala cara untuk menjadi presiden agar tidak tersentuh hukum,” Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Pak Harto saja yang berkuasa 32 tahun dan memasuki usia tua masih diadili koq saat itu,” Jalih Pitoeng menegaskan.
“Itu wujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah kita suka teriak-teriak Pancasila.” pungkas Jalih Pitoeng.