JAKARTA | JacindoNews – Ada kubu partai dan non partai yang teguh memegang konstitusi hasil Pilpres dengan masa lima tahun pemerintahan Presiden terpilih dan ada yang terkesan pada ruang diplomasi “kekuasaan itu dinamis” katanya, yang tentu saja memberi makna berbeda bahwa loyalitas tak harus harga mati, padahal loyalitas itu sangat terhormat manakala mengawal Konsitusi Negara, bukan semata-mata tentang pemimpinnya.
Maka sangatlah penting sinergitas antara pemerintahan dengan rakyat dalam satu suasana kebatinan yang kembali menguat setelah terlihat semakin menipis sejak pemerintahan yang lalu, sementara upaya Presiden Prabowo untuk memberikan atensi seluas-luasnya pada aspek-aspek yang menyentuh kehidupan langsung rakyat tampaknya perlu dilakukan pendekatan yang lebih sosialistis sehingga keyakinan rakyat secara umum mendapat kepastian lebih dari yang dijanjikan dan bukannya janji yang belum jelas kepastiannya.
Tingkat kekecewaan rakyat berbanding harapan atau espektasi bisa meningkat di tahun “kuda” ini, seiring tolok ukur waktu kepemimpinan telah bertambah sehingga rakyat merasa berhak mendapatkan kemajuannya bahkan perubahan yang lebih Radikal terhadap kebijakan pro rakyat terkait ekonomi, politik dan hukum. Tugas maha berat memang mengingat dampak kerusakan di tiga strata itu pada pemerintahan yang lalu bermunculan dimasa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto ini.
Menjadi sangat penting dalam tahun ini adalah menangani berbagai tingkat kemiskinan yang dihadapi rakyat akibat hilangnya biaya kecukupan pemasukan, kebutuhan pokok yang tak terjangkau bukan karena ada kenaikan harga saja tetapi menyusut atau berkurang pula kuantitasnya. Belum lagi kemiskinan terselubung yang semakin meningkat lewat pinjaman online dan lainnya yang membuat beban kehidupan mengalami stagnasi diberbagai lingkungan rakyat yang menjurus kemiskinan secara nyata.
Penanganan berbagai jenjang kemiskinan rakyat ini mutlak untuk menjawab berbagai keluhan bahkan umpatan yang semakin bermunculan di media sosial yang oleh para petualang politik justru dimanfaatkan untuk mendiskreditkan pemerintahan atau pribadi Presiden Prabowo dengan berbagai nyinyiran penuh sinisme.
Mengingat Presiden Prabowo dapat dikatakan Presiden dengan rintangan masalah luar biasa yang harus dihadapinya karena datang tidak hanya dari luar tetapi justru dari dalam pemerintahannya sendiri dimana ada pejabat yang tidak kredibel, sibuk mengurusi keamanan bisnisnya terutama yang terindikasi telah merugikan keuangan Negara dalam berbagai level tertentu.
Sebaiknya rakyat tidak dipertontonkan kompromi-kompromi yang tidak sehat bagi masa depan bangsa, koridor hukum harus tetap berjalan, cara tertutup tidak terlihat lebih bijaksana ketimbang cara terbuka kepada rakyat karena bagaimanapun sesungguhnya posisi Presiden Prabowo bagi keselamatan bangsa dan negara ini adalah sebagai masa transisi, yakni sebagai operator pengendali yang diharapkan mampu mengatasi para petualang tak beretika terhadap negaranya, sekaligus tetap mengawal rakyatnya menuju kesejahteraan secara realistis.
Namun bukan politik negara bila tak ada perlawanan dari komprador-komprador yang telah menikmati kekayaan negara dan kekuasaan untuk melakukan berbagai agitasi khususnya politik dan ekonomi ditahun yang menentukan ini sebagai indikator apakah kebijakan negara yang digariskan dan menjadi prinsip kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang akan unggul berjalan atau justru mereka mampu membuat kerusakan sosial secara sengaja dengan memainkan instrumen politik dan ekonomi juga hukum dengan tujuan mendeligitimasi kekuasaan Presiden secara konfrontatif.
Gambaran pertaruhan politik 2026 ini akan semakin menajam pasca triwulan pertama dan semua kekuatan konstitusi harus hadir untuk mengawal negara dan bangsa dari risiko serangan politik kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang biasanya terhubung dengan komprador negara luar dengan satu tujuan besar melemahkan legitimasi pemerintah yang pro rakyat kembali pada penguasaan oligarki secara sistematis.
Terlepas dari semua kondisi dan gambaran besarnya friksi kepentingan yang salah satunya terkait UU Pilkada akan sangat menentukan arah perjalanan politik bangsa ini dan apapun keputusan yang terbaik oleh Lembaga Negara terkait haruslah sama tulusnya dengan hati nurani rakyat karena inilah yang boleh dikatakan sebagai pijakan terakhir bagi kembalinya rasa kebatinan antara rakyat dan penguasa atau akan hilang dalam waktu lama menanti pengorbanan yang melukai banyak anak bangsa setia dimasa depannya.(**)
**Adian Radiatus (pengamat sosial & politik).