JAKARTA | Jacindonews – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kembali menggelar diskusi publik pada hari Jumat 24 Februari 2023, sore ini pukul 15.00 Wib – 18.00. Diskusi berlangsung di Sekretariat KAMI Jl. Kusuma Atmaja 76, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Tema diskusi “Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara”, menghadirkan narasumber, antara lain:

Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Periode 2015-2017 (closing statement), Prof. Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Brigjend (Purn) Hidayat Purnomo (Ketum Gerakan Bela Negara), KH. Teten Romly Qomaruddien (PP. Persis & MUI Pusat), Ubedilah Badrun (Sosiolog Politik UNJ), Hersubeno Arief, wartawan senior FNN sebagai moderator.

Sri Edi Swasono mengatakan, Yang melanggar HAM adalah PKI. Bapak saya dibunuh PKI tahun 1948. Saya melihat. Usia saya 8 tahun. Di Karesidenan Madiun paling banyak. TNI harus bersikap dan membantah pernyataan Presiden. Banyak jenderal yang dibunuh kenapa tidak menjadi perhatian presiden. Yang kejam adalah PKI. Saya melihat sendiri kekejaman itu,” ucapnya.

Presiden sudah beberapa kali melanggar konstitusi. Sesuai UUD Haris ditindak. Jadi saya mengharap ulama dan TNI membuat pernyataan. Kenapa DPR diam saja atas pelanggaran konstitusi. Kalau tidak bisa berfungsi DPR bubarkan saja.

Banyak pelanggaran konstitusi dilakukan oleh rezim ini. Memumdurkan Pemilu 1 hari saja sudah melanggar konstitusi. DPR tidak berfungsi karena tidak menjaga wibawa negara dan melanggar UUD 1945,” ujarnya.

Brigjen Hidayat Purnomo mengatakan, Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini didirikan atas dasar agama. Pelanggaran HAM terjadi sejak kemerdekaan sampai KM 50 dan hari ini, bukan tahun 1965 saja. Tahun 1948 Indonesia mau dibikin komunis. Muso bikin negara Soviet Komunis. Tahun 1948 banyak ulama dan santri. Aidit berkiblat ke Peking, Muso ke Soviet.

PKI ingin bikin angkatan ke lima tapi ditolak TNI. Yang menolak adalah mereka yang dibunuh di Lubang Buaya.
Sekarang ada upaya putar balik fakta. Tidak ada kyai, santri yang memulai membunuh. PKI yang memulai, Gerwani melakukan di masjid. Saya ingatkan kepada TNI yang masih dinas, tolong direspons,” ujarnya.

Sejak 1998 semua lini bangsa sudah dimasuki komunisme. Sekarang ada perintah Lubang Buaya dihancurkan. Ini bahaya, bisa konflik horizontal. Begitu ada konflik negara lain masuk. Maka TNI harus bikin kontigensi plan. Dulu ada surat bebas 30SPKI, sekarang gak ada.

Sudah terjadi rekonsiliasi secara alami, kenapa dimunculkan lagi. Batalkan, Presiden harus memikirkan ekonomi rakyat morat marit, masalah pemilu yang memanas. TNI harus memikirkan langkah yang tepat menghindari negara ini hancur,” ujarnya.

Bachtiar Chamzah mengatakan, Pada 11 Januari 2023, Presiden terima Tim dan mengakui ada pelanggaran HAM. Saat ini semangat menegakkan keadilan, semakin memudar. Konsekuensi dari pengakuan itu maka pemerintahan harus memulihkan hal hak mereka dalam bentuk ganti rugi.

Tidak sekadar pengakuan. Dampaknya sangat luas TNI akan dicap sebagai penjahat kemanusiaan. Internasional akan dilarang terlihat dalam urusan internasional. Pengakuan presiden kontradiktif dengan kenyataan. PKI saya mengalami sejak sekolah. Saat di HMI saya merasakan sendiri bagaimana GMNI.

Monumen dihancurkan untuk menghilangkan bukti sejarah. Kalau PKI tidak dilawan maka muslim Indonesia akan diperlakukan seperti Uighur. Aneh, TNI tidak bergerak saat institusinya dicap melanggar HAM,” Katanya.

Sedangkan Ubedilah Badrun mengatakan, Tidak punya legitimasi moral. Pelanggaran HAM terus terjadi. 2019 penembakan mahasiswa, Pemilu ratusan petugas meninggal, Bawaslu puluhan orang terbunuh, KM 50, ada 6 anak muda ditembak mati. Ini bagian integral pelanggaran HAM. Seolah olah ingin jadi pahlawan. Semua NGO menyatakan pernyataan Jokowi telat. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Ini hanya aksesoris politik saja dari Jokowi.

Pernyataan Jokowi mengandung persoalan sebab tidak clear di depan publik. Siapa aktornya? Yang terbunuh para jenderal. Di masyarakat ada pembunuhan, siapa aktornya? Aktornya kompleks, tidak tunggal. Tidak bisa diarahkan pada satu entitas. Talangsari, siapa aktornya? Presiden jangan ngomong gitu. Bersihkan dulu orang orang di lingkaran istana yang melanggar HAM. Peristiwa Semanggi 1 dan 2, siapa aktornya. Di mana mereka sekarang,” ujarnya.

Ada peristiwa Aceh dan Papua 2002 dan 2003. Siapa aktornya? Kalau bicara aktor maka Soekarno, Soeharto, Wiranto, Habibie, Prabowo. Kenapa kasus Munir gak dimasukkan sebab Presidennya Megawati. Pelanggar HAM ada di istana dan dilindungi. Kalau tidak ada yang melawan, mereka akan jalan terus.

Tim penyelesaian Non-Yudisial ini dampaknya akan dahsyat, karena berdampak pada ekonomi, bisa puluhan triliun. Juga akan membuka luka lama. Non PKI juga akan jadi korban. Ketegangan sosial akan naik. Menimbulkan spekulasi di masyarakat. Mengapa tidak menggunakan landasan UU 26 tahun 2000,” ujarnya.

Sementara itu, Adhie Massardi, Juru Bicara Presiden Gus Dur mengatakan, Tahun 1998 saat benteng Orba roboh. GD minta maaf pada Pramoedya Ananta Toer. Demikian juga Pram minta maaf. Atas nama pribadi atau NU, Gus Dur bilang terserah atas nama siapa. Permintaan maaf ini tidak bisa dikaitkan dengan ganti rugi oleh negara. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan kenapa dipaksa diselesaikan,” ujarnya.

Sedangkan Gatot Nurmantyo menjelaskan,  Masalah Pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari intenasional. Indonesia sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM tidak lepas dari sorotan dunia terhadap masalah pelanggaran HAM.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM Masalah HAM telah menjadi suatu perhatian utama dan terjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM dalam ejimlah konvensi. Sejak kasus Tim-tim tidak ada lagi pelanggaran HAM,” ungkapnya.

Saya paham, apa yg disampaikan presiden dengan tujuan kepada dunia internasional agar dia gagal punya niat baik selesaikan pelanggaran HAM. Tetapi apakah presiden mengerti, tidak tahu apa masa bodoh.

11 tahun yg lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini ada anak PKI. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah. Sekarang yang terjadi benar terjadi pelanggaran HAM berat dan saya sangat menyesali.
Menkopolkam akan mengunjungi korban korban dan akan mengunjugi hingga luar negeri. Yang di luar negeri boleh pulang,” ucapnya.

Presiden melakukan sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Dia tidak boleh melakukan sendiri tanpa persetujuan DPR. Pengakuan presiden berarti pelakunya negara. Siapa alat negara? Maka maksudnya ABRI (TNI Polri). Harus ada pelaku yang mengaku dan korban yang mengakui, lalu negara sebagai penengah. Ini yang akan berbahaya.

Soekarno sudah mengucapkan terima kasih kepada Soeharto karena telah mengamankan keluarga Bung Karno, pada saat Proklamasi Kemerdekaan ke 21. Apakah Bandara Soekarno Hatta akan dihapus? Pelajaran Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa sudah tidak ada. Ilmu bumi juga sudah tidak ada. Apa yang bisa diharapkan dari anak muda mencintai negara, wong wilayahnya saja gak tahu,” ujarnya.

TNI akan dikucilkan dalam percaturan internasional. Seharusnya yang bicara ini TNI aktif, bukan saya. Saya hanya peduli saja. Ini semua artinya pintu masuk kembalinya Partai Komunis di Indonesia. Umat Islam saat ini diperlakukan seperti tahun 1964-1965. Modusnya sama, dibunuh dimasukkan sumur untuk menghilangkan jejak.

PKI paling pandai menghapus jejak. Lalu bersihkan dirinya. Akhirnya menimpakan kesalahan pada orang lain. Dan minta ganti rugi. Hari ini semua terjadi. Ini semua sudah diingatkan oleh KH Hasyim Muzadi. Saya mengingatkan kepada prajurit untuk mengingat sumpah jabatan. Soal keturunan PKI yang bisa jadi anggota Legislatif adalah Keputusan MK bukan UU,” ujarnya.

Sri Edi Swasono mengatakan, Mari kita minta untuk tindakan, terutama TNI. Orang Islam harus marah. Negara dalam keadaan bahaya. Negara akan menjadi negara komunisme. Haruskah kita lakukan. Saya nunggu action. Sepukan kambing yang dipimpin harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau yang dipimpin kambing,” pungkasnya. *( LI/Uck)