JAKARTA, Jacindonews – Ratusan UMKM DKI Jakarta kini meradang. Pasalnya Dinas PPKUKM tidak selaras dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk memberi arah kebijakan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM.
Dalam pengamatan LPEB Ibu Ratu selaku kepala dinas kerap membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada usaha kecil Betawi.
“Ibu Ratu selalu berpihak kepada pengusaha menengah yang notabene beromset tinggi” Ujar Firman Toekan, Senin (22/05/2023).
Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat hadiri Lebaran Betawi, Minggu 21 Mei 2023
“Tak dapat dipungkiri, bahwa tidak adanya kebepihakan Dinas PPKUKM kepada pelaku UMKM di jakarta khususnya pedagang kecil tidak mendapatkan ruang pemasaran yang layak” lanjut Firman Toekan menyesalkan.
“Tempat-tempat niaga kini telah di kuasai para pedagang yang mampu saja” imbuhnya menegaskan.
Padahal diketahui bahwa perintah Pj. Gubernur Heru Budi Hartonk adalah PPKUKM harus memberikan perhatian lebih untuk memberi ruang bagi para pelaku UMKM seluas-luasnya agar dapat meningkatkan pemasaran produknya khususnya bagi para pelaku UMKM di DKI Jakarta.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Betawi, Firman Toekan menilai, Elisabeth Ratu Rante Allo, Kadis PPKUKM DKI Jakarta tidak mengerti permasalahan UMKM di Jakarta. Khsusunya UMKM betawi, mulai dari akses permodalan, peningkatan SDM, hingga arah kebijakan terkait ruang-ruang pemasaran dan kerap kali menghambat kegiatan-kegiatan promosi UMKM Betawi.
“Bagaimana mungkin UMKM Betawi bisa melakukan Internasional Trading atau Expor, kalau kepala Dinas-nya hanya mementingkan kepentingan yang sama sekali tidak mendasar. Seperti hanya melakukan kegiatan UMKM yang memiliki kemampuan finansial dan bermodal besar” papar Firman.
Sementara dihubungi secara terpisah, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Betawi (LPEB), Jalih Pitoeng membenarkan adanya keluhan tersebut.
“Benar. Kami sudah mendengar keluhan tersebut dari beberapa mitra UMKM yang ada di Betawi” kata Jalih Pitoeng.
Pemilik Jacindo Rice inipun menanggapi dengan sangat serius keluhan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang berencana menggelar bazar di kawasan balai kota DKI pada tanggal 5-6 Juni yang akan datang.
“Sebagai kepala dinas terkait dengan pembinaan terhadap UMKM mestinya mereka menyambut baik dan memberikan arahan sekaligus memfasilitasinya” pinta Jalih Pitoeng.
“Karena ini adalah kewajiban pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah DKI Jakarta” lanjut Jalih Pitoeng menegaskan.
“Baik berdasarkan undang-undang Koperasi maupun undang-undang Perbankan. Diantaranya pemerintah wajib memberikan pembinaan bahkan permodalan yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat yang ditempatkan pada bank-bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah” sambung Jalih Pitoeng mengingatkan.
Sosok Aktivis betawi yang memiliki latar belakang ekonomi inipun menyampaikan pesan menohoknya atas pristiwa tersebut.
“Jika Dinas PPKUKM tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap para pelaku UKM Betawi, maka dengan waktu yang sesegera mungkin kami akan menghadap Pj.Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Betawi ini” Jalih Pitoeng menegaskan.
Jalih Pitoeng juga mengatakan bahwa Pj.Gubernur DKI saat ini adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap warganya. Terlebih warga Betawi.
“Pj.Gubernur DKI, pak Heru adalah orang yang baik serta peduli terhadap warganya” kata Jalih Pitoeng.
“Gelar budaya saja seperti kemarin di silang Monas, beliau menyempatkan diri untuk hadir pada acara Lebaran Betawi. Apalagi ini menyangkut kepentingan hidup warganya” lanjut Jalih Pitoeng.
“Semoga ini menjadi perhatian khusus bagi para pemangku jabatan di jajaran pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Pj. Gubenur Heru Budi Hartono agar melakukan evaluasi kinerja bawahannya dan tidak hanya menerima laporan dari anak buah saja” Lanjut Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Preseden buruk seperti ini akan berdampak yang negatif terhadap Pj. Gubernur selaku penanggung jawab pemerintahan ditingkat provinsi. Khususnya provinsi DKI Jakarta” pungkas Jalih Pitoeng. *(LI)