JAKARTA | Jacindonews – Dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD provinsi DKI Jakarta menggelar rapat yang diadakan selama 4 hari (Selasa- Jumat, 10 sampai 13 Oktober 2023), bertempat di Grand Cempaka Resort and Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Rapat dibagi per Komisi, dari Komisi A sampai Komisi E. Setiap Komisi membahas bidang-bidang yang membutuhkan pemantauan dan anggaran dalam pengembangan ibu kota DKI Jakarta.
Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi pada hari Jumat (06/10/2023), mengatakan bahwa total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diajukan sebesar Rp. 81,58 Triliun Rupiah. Anggaran tersebut naik sebesar 2,58 persen dari Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar 79,53 triliun rupiah.
Dalam penjelasan nya, Pj Gubernur DKI Jakarta menjelaskan ada 6 prioritas yang dibahas, antara lain :
- Penanggulangan Banjir.
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi.
- Percepatan Penurunan Stunting.
- Penanganan Kemacetan.
- Penanggulangan Kemiskinan.
- Penguatan Nilai Demokrasi.
Di hari ketiga, Kamis (12/10/2023), pembahasan mengenai anggaran APBD DKI Jakarta 2024, salah satunya Komisi B Bidang Perekonomian, salah satu anggota dewan, H. Taufik Azhar, M. Si, mengatakan bahwa hal yang simple dalam penjabaran dan penyajian sesuai dengan 6 point yang dimanatkan Pj. Gubenur DKI Jakarta.
“Data yang disajikan belum sempurna, dan belum ada transparansi. Materi yang disajikan belum sempurna dan perlu ada perbaikan. Kita ingin agar membahas memenuhi aspirasi masyarakat. Maka yang menjadi prioritas di masyarakat DKI Jakarta. Pada rapat hari sebelumnya, data anggaran baik besar atau kecil memakna waktu, perlu ada ada penyederhanaan. Kita ingin matriknya simple saja. Ini adalah kepentingan masyarakat sesuai dengan 6 prioritas dari arahan Pj. Gubernur DKI Jakarta, ” pungkasnya. (JN).