JAKARTA | Jacindonews – Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Kantor KPK untuk menyampaikan beberapa tuntutan pada Selasa, (02/07/2024).
KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah diminta untuk melakukan audit dan investigasi terhadap proyek mercusuar strategis Jokowi dimana terdapat banyak dugaan korupsi yang terjadi.
TPUA yang di gawangi oleh tokoh aktivis sekaligus pengacara Eggi Sudjana bersama beberapa tokoh lain diantaranya Ahmad Khozinudin, Kurnia Tri Royani, Azam Khan, Eka Jaya, Jalih Pitoeng, Edy Mulyadi, Muslim Arbi, Juju Purwantoro, Capt Rusli, Buhori Muslim, serta beberapa advokat dan aktivis serta tokoh pergerakan lainnya seperti Wati Salam selaku pimpinan Emak-emak ASPIRASI menyampaikan tuntutan masyarakat terhadap proyek strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam kesempatan tersebut Eggi Sudjana dan Ahmad Khozinudin menyampaikan beberapa tuntutan terkait ketimpangan proyek IKN.
Oleh karena itu TPUA meminta agar proyek ambisius Jokowi tersebut harus segera dibatalkan menyangkut pertimbangan beberapa aspek fundamental dalam seperti peraturan, anggaran dan amdalnya.
Bunda Jatiningsih dari aliansi emak-emak Aspirasi menyoroti tentang adanya rencana Jokowi untuk melaksanakan HUT Kemerdekaan RI Ke 79 yang akan datang di IKN.
Jatiningsih mengatakan bahwa rencana tersebut syarat dengan kepentingan Jokowi demi popularitas, elektabilitas dan legacy diakhir jabatannya sebagai Kepala Negara.
“Ini hanya proyek ambisius Jokowi yang syarat kepentingan demi popularitas dan elektabilitas serta legacy diakhir jabatannya” ungkap Jatiningsih, Selasa (02/07/2024)
“Oleh karena itu kami emak-emak Aspirasi sangat tidak setuju dan harus di stop dan dibatalkan” sambung nya.
Sementara itu tokoh muda Betawi dari Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI) Jalih Pitoeng, lebih menitik beratkan pada aspek historis tentang ditetapkannya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.
“Sejarah mencatat bahwa Jakarta adalah kota kemerdekaan Indonesia” kata Jalih Pitoeng, Selasa (02/07/2024)
“Dan Jakarta memiliki catatan panjang sejarah perjuangan bangsa. Dimana kala itu oleh kesultanan Cirebon dan Banten serta para ulama, kiyai dan santri melawan dan mengusir penjajahan Portugis sejak masih bernama Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jayakarta yang artinya Kota Kemenangan kemudian yang pada masa penjajahan kolonial Belanda dikenal dengan nama Batavia sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan Hindia Belanda” sambung Jalih Pitoeng.
“Dan diawal kemerdekaan, Bung Karno menetapkan Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus sekaligus pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia dibawah pimpinan presiden Republik Indonesia Soekarno Hatta” Jalih Pitoeng melanjutkan.
“Maka berdasarkan sejarah perjuangan bangsa tersebut tidak mudah bagi bangsa ini untuk memindahkan ibukota negara ke wilayah provinsi lainnya. Perlu kajian yang komperehensif dengan mengedepankan landasan historis atas dasar kepentingan rakyat, bangsa dan negara” tambahnya.
“Jika dipaksakan, maka proyek ini hanya akan menambah beban bagi presiden selanjutnya” pungkas Jalih Pitoeng.
Terkait banyaknya tuntutan tentang pembatalan IKN, menurut Jalih Pitoeng, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali oleh presiden terpilih saat ini yaitu Prabowo Subianto setidaknya dilakukan penundaan dengan berbagai pertimbangan. (Jac-Red)