JAKARTA | JacindoNews – Pemerintah RI melalui kementerian PPN/ Bappenas bekerjasama dengan United Nation Population Fund atau UNFPA mengadakan peluncuran Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama atau Country Programme Implementation Plan (CPIP) dari Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNFPA Siklus 11 (CP11) untuk periode 2026-2030.
Acara berlangsung pada hari Selasa (21/04/2026), pukul 09.30 WIB, bertempat di Kementerian PPN/ Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta.
Peluncuran program CPIP dan kerjasama Siklus 11 (CP11) sudah bergulir sejak tahun 1972. Memasuki siklus yang ke 11, diharapkan kerjasama dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia terus ditingkatkan kualitas nya.
Pungkas Bahjuri Aku, STP, MS, Ph.D (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas)
Dalam presentasi nya, Pungkas menjelaskan perjalanan program kerjasama pemerintah RI dan UNFPA deri 1972 hingga 2026 yang memasuki Siklus yang ke 11.
Siklus 11 akan difokuskan 4 output:
1. Kualitas Layanan Kesehatan seksual dan reproduksi.
2. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran berintegrasi kesehatan reproduksi dan seksual.
3. Pembangunan dan Kependudukan.
4.Pencegahan dan Respons terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Sedangkan Hassan Mohtashami (UNFPA Representatif of Indonesia) dalam sambutannya mengatakan kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang telah terjalim selama lebih 11 Siklus atau 50 tahun lebih, menciptakan peningkatan kualitas kehidupan kesehatan Reproduksi dan Seksual di Indonesia.
“Dinamika populasi di Indonesia, diperlukan perencanaan pembangunan mengenai kualitas layanan kesehatan Reproduksi dan Seksual. Dinamika kesehatan Reproduksi dan Seksual di Indonesia mengalami berkembang dan diperlukan kerjasama semua pihak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Organisasi keagamaan salah satunya diperlukan dukungan nya untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi di Indonesia. Memang hal yang tidak mudah, dengan adanya berbagai konflik di lapangan, diperlukan support dalam menciptakan kesehatan reproduksi.”
“Saya memberikan apresiasi kepada Bappenas yang sudah melakukan kerjasama selama ini bersama UNFPA, ” ujarnya.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS., mengatakan bahwa peluncuran county programme implementation plan (CPIP) kerjasama Pemerintah RI- UNFPA Siklus 11 (2026-2030).
“Negara Indonesia termasuk negara yang masih kuat memperjuangkan program CPIP. Walupun adanya pengurangan anggaran negara untuk hal ini, namun tidak mengurangi kinerjanya. Sejak badan ini berdiri, tekanan penduduk di Indonesia terus bertambah jumlah penduduknya, ” ujarnya.
Pambudy melontarkan beberapa pertanyaan, bagaimana Indonesia bisa membangun kembali kehidupan kependudukan seperti kesejahteraan yang dialami seperti waktu beberapa siklus sebelum nya. Pambudy juga mengatakan mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia, sesuai dengan program pemerintah CPIP.
“Tantangan pembangunan SDM di Indonesia saat ini antara lain;
1. Angka kematian ibu dan anak.
2. Kekera terhadap Perempuan dan Anak.
3. Total Fertility Eate (TFR).
4. Pemanfaatan Data Kependudukan.
Penurunan kematian ibu dan anak krusial untuk mencapai target Indeks Modal Manusia (IMM). Juga tantang dalam pencegahan, pelaporan dan tata kelola layanan yang komprehensif.
Fokus Program Siklus 11 Pemerintah RI-UNFPA :
1. Penurunan Kematian Ibu.
2. Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta praktik berbahaya.
4. Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.
Kolaborasi untuk Pencapaian visi “Three Zeroes” :
1. Menghapus Kematian Ibu yang dapat di cegah.
2. Menghapuskan kebutuhan Keluarga yang tidak terpenuhi.
3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan praktik berbahaya.
Acara diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para mitra pendukung program CPIP dan Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNFPA Siklus 11 (CP11) untuk periode 2026-2030. (Jn).