JAKARTA | JacindoNews.com – Unggahan bergambar bendera Amerika Serikat di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, viral di media sosial.
Dalam unggahan tersebut, terdapat narasi yang menyebut Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel.
Pengelola BIJB Kertajati memastikan informasi yang beredar itu tidak benar atau hoaks.
Foto disebut hasil manipulasi AI
Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin, mengatakan gambar yang beredar di media sosial merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI.
Ia menegaskan, tidak ada pengibaran bendera Amerika Serikat di kawasan Bandara Kertajati seperti narasi yang viral.
“AI itu pak, hoax,” kata Imam saat dikonfirmasi, Jumat (29/05/2026).
Imam meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama unggahan berupa gambar dan narasi yang belum terverifikasi.
Menurut dia, pengelola bandara memastikan tidak ada aktivitas seperti yang digambarkan dalam unggahan viral tersebut.
“Tidak ada bendera Amerika di Bandara Kertajati,” kata Imam, Kamis (29/05/2026).
*Narasi bandara dikuasai militer AS dibantah*
Dalam unggahan yang beredar, Bandara Kertajati disebut telah menjadi milik militer Amerika Serikat.
Narasi itu juga disertai gambar yang menampilkan bendera Amerika Serikat di area bandara.
Imam memastikan narasi tersebut tidak sesuai fakta.
PT BIJB menyebut unggahan itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Bandara Kertajati.
Pihak pengelola juga menegaskan tidak ada pengambilalihan Bandara Kertajati oleh militer Amerika Serikat.
Ada wacana MRO Hercules
Di tengah beredarnya isu tersebut, sebelumnya memang terdapat pembahasan mengenai pengembangan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul atau MRO pesawat angkut berat C-130 Hercules untuk kawasan Asia.
Namun, wacana tersebut tidak berkaitan dengan isu penguasaan Bandara Kertajati oleh militer Amerika Serikat.
Terkait Isyu tersebut, pengamat media sosial, Jalih Pitoeng meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital segera mengambil ketegasan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Ini sangat berbahaya jika dibiarkan,” ungkap Jalih Pitoeng saat dihubungi awak media, Minggu (31/05/2026).
“Karena jika informasi nya salah, maka besar kemungkinan masyarakat juga akan terjebak dalam penilaian yang salah,” lanjut Jalih Pitoeng menegaskan.
“Oleh karena itu, kami meminta agar KOMDIGI mengambil langkah tegas yaitu melakukan penertiban terhadap arus informasi yang salah, keliru bahkan hoaks,” pinta Jalih Pitoeng.
Tidak hanya itu, pendiri Jalih Pitoeng Centre tersebut juga mengatakan bahwa akibat perbuatan itu dapat mengakibatkan konsekwensi hukum terhadap penyebar berita bohong tersebut.
“Jadi, kepada masyarakat khususnya para netizen agar lebih arif dan bijaksana dalam menggunakan media sosial,” kata Jalih Pitoeng.
“Karena hal tersebut bisa berdampak pada konsekwensi hukum,” tegasnya.
“Karena akhir-akhir ini kita banyak melihat berseliweran informasi dan pernyataan-pernyataan yang cenderung menyesatkan alias hoaks,” sambung Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Kita sangat menghormati kebebasan berpendapat. Tapi kebablasan dan penyebaran berita bohong sangat meresahkan. Bahkan dapat menimbulkan kerusuhan di media sosial,” pungkas Jalih Pitoeng.
Pembahasan mengenai fasilitas MRO itu mencuat setelah Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan adanya tawaran dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth.
Tawaran itu berkaitan dengan pemusatan pemeliharaan pesawat Hercules kawasan Asia di Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Sjafrie menyampaikan bahwa tawaran tersebut telah dilaporkan kepada Presiden RI.
Ia juga mengusulkan Kertajati sebagai lokasi pembangunan fasilitas MRO tersebut.
BIJB belum diajak pembahasan formal
Imam mengatakan, pengelola BIJB sejauh ini belum dilibatkan dalam pembahasan resmi terkait rencana pengembangan fasilitas MRO tersebut.
Meski begitu, PT BIJB akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham utama pengelola bandara.
“Secara formal kami belum diajak melakukan pembahasan terkait hal tersebut. Namun pada prinsipnya kami sebagai pengelola bandara milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti kebijakan Pemprov Jawa Barat selaku pemegang saham,” ujarnya.
Kementerian Pertahanan RI menilai Bandara Kertajati memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai pusat MRO pesawat Hercules.
Hal itu karena Bandara Kertajati memiliki area lahan yang luas dan fasilitas penerbangan yang dinilai memadai.
Namun, rencana tersebut disebut sebagai bentuk kerja sama industri pertahanan dan aviasi.
Sumber: Tribun Jabar