JAKARTA | Jacindonews – Rezim korup tidak selalu runtuh karena ledakan dari luar _(explosion)_. Bisa juga runtuh karena ledakan dari dalam _(implosion)._ Ketika jejaring korupsi dan hasilnya semakin membesar, negara menyimpan bom waktu, yang bisa meledak sewaktu-waktu. Musuh terbesar rezim korup bukanlah oposisi atau civil society, melainkan persaingan para aparat negara untuk mendominasi praktek korupsi.
Benturan dan ledakan internal akan terjadi, diawali perselisihan relasi antar-personal, kemudian mekanisme koordinasi antar-instansi negara. Aparat yang mestinya bekerja sinkron sebagai satu mesin, terpecah menjadi beberapa faksi dengan agenda dan tujuan masing-masing. Pemerintahan korup runtuh bukan karena serangan dari luar, sanksi internasional, tekanan oposisi, atau revolusi sosial. Tapi ledakan persaingan internal di kekuasaan.
Situasi ini lazim terjadi ketika korupsi telah berkembang dari kejahatan individual menjadi modus insitusional. Ketika negara terperangkap dalam korupsi _(state capture corruption)_. Ketika korupsi bukan lagi penyimpangan bernegara, melainkan menjadi modus operandi cara menjalankan negara. Relasi antara birokrasi, aparat hukum, politikus, penyelenggara negara, dan kepentingan bisnis begitu kusut-berkelindan. Sehingga batas antara, penegak aturan, penjaga hukum dan pelanggar hukum kabur.
Dalam situasi seperti itu, setiap pengungkapan skandal korupsi, seperti yang menimpa mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah, dapat dibaca melalui lensa kedua. Pertama, seolah sebagai prosedur penegakan hukum; kedua, untuk memenangkan persaingan kekuasaan di internal aparat negara. Menegakkan hukum, membongkar korupsi Freddie, sebagai modus unjuk kekuatan. Perang urat syaraf, _psy-war,_ sebelum perang sesunggguhnya berlangsung.
Penguasa-pengusaha korup, a.k.a oligarki, telah begitu mengangkangi Indonesia. Gejala bakal terjadi implosion sudah mulai terasa. Tapi Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami “perang antar-aparat korup” ini. Sejarah memberikan cukup referensi. Di Italia pada awal 1990-an, operasi _Mani Pulite_ (Tangan Bersih) membongkar jejaring suap sistemik yang melibatkan partai politik, birokrasi, dan dunia usaha. Implosion dimulai ketika jaksa Antonio Di Pietro menangkap Mario Chiesa, anggota Partai Sosialis yang menerima suap dari perusahaan kebersihan. Penangkapan ini memicu pengakuan berantai dan mengungkap skandal korupsi sistemik. Ribuan politikus, pengusaha, pejabat, termasuk mantan perdana menteri, diselidiki. Banyak politisi melarikan diri ke luar negeri atau mundur. Implosion politik ini meruntuhkan seluruh tatanan pemerintahan _First Republic,_ melahirkan _Second Republic_ Itali yang lebih bersih.
Di Brasil, Operasi _Lava Jato_ (Cuci Mobil), pada 2014, mengungkap jaringan korupsi lintas perusahaan minyak negara (Petrobas), kontraktor, dan elite politik. Operasi tangkap tangan pencucian uang di tempat pencucian mobil memicu krisis politik dan investigasi antikorupsi terbesar di Brasil, membongkar skema suap dan pencucian uang transnasional berskala masif. Skandal ini mengubah lanskap politik dan hukum di Brasil serta menyeret banyak petinggi negara, termasuk mantan presiden, kepolisian, Kejaksaan serta korporasi multinasional.
Di Afrika Selatan, kolusi korup antara Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dan keluarga konglomerat Gupta menjadi penentu segala hal. Dari pengangkatan pejabat, penentuan komisaris, kebijakan publik, dan kontrak negara, selalu melibatkan dua peng-peng ini. implosion terjadi ketika skandal mega-korupsi, dikenal sebagai State Capture, terungkap. Skandal ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan secara sistemik, penjarahan dana negara, dan kontrol atas institusi negara demi keuntungan pribadi. Akibat ledakan politik internal ini, Zuma harus mundur dari jabatan presiden, dan keluarga Gupta kabur ke Dubai.
Di Korea Selatan, sejumlah mantan presiden diadili karena relasinya dengan konglomerasi. Pada 2020 dibentuk Kantor Investigasi Pejabat Tinggi (CIO) yang justru memicu perang yurisdiksi dengan Kejaksaan Agung. Di Filipina, koalisi Presiden Marcos Jr dan Wapres Sara Duterte, bubar karena kisruh amandemen konstitusi, isu narkoba, dan korupsi. Di Malaysia, PM Najib Razak dipenjara karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang. Dalam mega skandal dana investasi negara 1MDB _(Danantara versi Malaysia)_, Ia menerima aliran dana haram lebih dari Rp11 triliun untuk memperkaya diri dan membiayai kampanye politik.
Beberapa contoh di atas memperlihatkan pola, ketika korupsi menjadi sistemik, keruntuhannya dimulai dari pecahnya soliditas di antara mereka sendiri. Sering karena ketamakan dan bagi hasil yang tidak adil. Perkara menjadi alat bargaining, penyelidikan menjadi pertarungan antarfaksi dalam pemerintahan. Implosion dimulai dari retakan bangunan kekuasaan. Dari luar kekuasaan tampak Masih kokoh dan solid, tetapi fondasinya mulai keropos. Retakan menjadi ledakan ketika aparat mulai memakai hukum secara selektif. Untuk mencuci diri _(legal-laundry)_ sembari melempar kotoran ke pihak lain.
Implosion kekuasaan korup terjadi ketika aparatur negara, yang menjalankan mesin pemerintahan, mulai saling menekan tombol. Saling membongkar kode rahasia modus operandi. Di Brasil pemicu terungkapnya di kios cuci mobil, di Itali kantor jasa kebersihan, di Indonesia Cafe de’Clan. Yang meledak bukan gedung Kejaksaan atau Markas Kepolisian. Melainkan runtuhnya soliditas “brother in corruption arms”. Karena persaingan atas nama esprit de corps. (**).
**Oleh: Lukas Luwarso