JAKARTA | JacindoNews – Oligarki model baru yang tumbuh dari ranah kekuasaan kemungkinan lahir di era pemerintahan ini dengan pola yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, dimana keleluasaan mereka cenderung tidak dibawah kontrol legitimasi hukum negara, sementara indikasi memakai pola bahasa “diplomasi penyelamatan” berujung kepentingan bisnis cenderung menjadi strategi baru.
Episode Saham Bayan Resources yang kena “jebakan batman” memang sepertinya ibarat telor telah matang direbus namun disimpan dalam jerami pengasinan dan karena nikmatnya datanglah pembeli yang jauh lebih berkuasa dengan harga borongan nyaris terasa “tsunami” bagi sang penjual.
Jadi kalau kemudian hari ada wacana mengexplore kekayaan bumi dengan menindas alam kehidupan habitat langka bernama Badak Jawa seakan ada kemiripan versi dimana bukan dilindungi agar keseimbangan Badak dengan alamnya tetap terjaga dengan aman tidak saja oleh Undang-Undang Khusus Perlindungan Satwa di Taman Nasional tetapi juga oleh perilaku para pejabat yang berkuasa, sehingga tidak boleh ada manipulasi terhadap ekosistem keberadaan Satwa langka apapun termasuk Badak Jawa ini.
Bilamana ada upaya konservasi populasi Badak Jawa dengan menempatkan beberapa ekor ke Taman Nasional lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Badan Riset Nasional, tentu sangatlah baik sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Urusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Namun menjadi lain bilamana ditunggangi oleh kepentingan eksplorasi Tambang yang terkandung di kawasan tersebut seperti Kepmen No 65 yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meski dinyatakan hanya di seputar Perairan dan diluar kawasan TN Ujung Kulon, karena biasanya selalu ada alasan untuk resmi dilanggar lewat peraturan baru apalagi atas nama kepentingan nasional.
Disamping itu dalih ancaman meletusnya anak Krakatau yang dapat menghancurkan kawasan tersebut tampaknya tidak perlu mendahului “keputusan” Alam Semesta namun upaya melestarikan melalui konservasi habitat Badak Jawa secara terbatas dan ilmiah tentu patut dihargai dan diapresiasi.
Maka upaya kamuflase sebaiknya dihindari oleh pejabat penguasa terkhusus pada pemerintahan Presiden Prabowo ini karena Badak Jawa Asli memang sangatlah bernilai sebagai warisan Alam kepada dunia, sementara bilamana dipaksakan kawasan dirubah peruntukannya semata-mata demi mengeruk kekayaan alam didalamnya maka pelakunya seperti ungkapan “bermuka badak” alias tidak tahu malu dan tidak tahu diri khususnya kepada kehidupan dunia yang sangat membutuhkan keseimbangan ekosistem di manapun wilayah tersebut berada. (**)
** Adian Radiatus : (Pengamat Sosial & Politik)
