–—foto: keminfoRI—
JAKARTA | JacindoNews – Senin (29/06/2026). Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait “mengetahui identitas yang mendanai demo” meskipun dalam nada bergurau dihadapan hadirin acara Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, tetapi dapat diartikan bahwa ada yang melapor tentunya baik dari intelejen maupun lingkaran dalamnya sehingga pernyataan tersebut bagi yang memahaminya tentu bukanlah hal yang mengejutkan.
Jauh daripada maksud mengancam sesungguhnya pernyataan tersebut juga patut dibahas oleh internal Presiden bahwa meskipun dibalik demo mahasiswa yang masih terus hadir tersebut dibiayai pelaksanaannya bukanlah inti persoalan dari sebuah demonstrasi yang menyampaikan aspirasi sebagai adanya permasalahan yang demikian mengguncang perasaan keadilan juga perasaan batin sebagian rakyat ini.
Tanpa keseimbangan respon atas semakin menurunnya kualitas ke-ekonomi-an rakyat khususnya maka meskipun presiden beserta pemerintahannya optimis akan kekuatan fiskal dan moneter serta programpembangunannya, namun jelas permasalahan yang dijadikan topik kalangan mahasiswa dan pengamat bukanlah pula mengada-ada.
Ada situasi demikian dan justru meski dari sudut berbeda namun mempunyai satu indikasi, yakni adanya peluang untuk ditunggangi pihak-pihak yang tidak puas dengan tujuan buruk mereka dalam memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi dan politik yang semakin terhimpit dari keleluasaannya dimasa lampau. Mati kutu saat ini, tapi meyakini belum mati langkah.
Tetapi Presiden juga tidak perlu terlalu reaktif karena hampir setengah di Kabinet dan jajaran pemerintahannya bukanlah orang-orang yang mempunyai tekad dan tujuan yang sama dengan Presiden dimana muncul kebijakan-kebijakan dan gaya pernyataan dihadapan publik yang seakan mencerminkan kebodohan, kedangkalan narasi seakan sebagai “perintah” Presiden belaka.
Sementara itu bicara tentang masalah yang dituntut khususnya terkait MBG dan pejabat pejabat yang tidak kompeten di Kabinet adalah bukti nyata perasaan dan kepedulian yang sama ditengah masyarakat, bahwa MBG yang bertujuan mulia telah ditelikung oleh cukup banyak oknum pengurus dan pesertanya seakan kesempatan untuk ikut menikmati uang negara juga yang rakyat ini secara serakah akut.
Semestinya seperti yang pernah disarankan disini bahwa ada baiknya bila dikelola oleh Yayasan Negara karena disamping tujuan mulianya, juga para pelaksananya banyak terdapat yayasan milik tentara dan polisi serta sipil sehingga Yayasan Negara dapat menjadi induknya dan sebaiknya memakai pola kerja seperti masa lalu yang dikenal sebagai Abri Masuk Desa dimana anggaran terpantau dengan jelas dan transparan.
Sementara mengganti para pejabat yang tidak mumpuni bagi rakyat adalah sesuatu yang wajar agar tidak bukan saja mengganggu kinerja pemerintahan juga tidak menyakiti perasaan rakyat terhadap presiden yang didukungnya selama ini karena meskipun bukan ancaman terhadap para penyamun politik dan ekonomi tetapi memang lebih penting tindakan tegas dan terukur oleh Presiden adalah sesuatu moral yang ditunggu-tunggu rakyat. (**).
** : Adian Radiatus (pengamat sospol).