JAKARTA | JacindoNews – Polemik yang sedang berkembang secara dinamis tentang adanya dugaan telah terjadi manipulasi dan korupsi pada acara Lebaran Betawi, terus bergulir dan menjadi sorotan masyarakat serta netizen di Jakarta. Khususnya bagi masyarakat kaum Betawi selaku warga asli Jakarta.
Salah satu aktivis yang selama ini dikenal sangat kritis serta konsisten berada di garis perjuangan rakyat, Jalih Pitoeng menggaris bawahi bahwa semua ini berawal pada proses pemilihan pemimpin pada organisasi di tanah Betawi.
Tokoh Betawi yang diketahui sebagai pendiri sekaligus ketua umum Yayasan Perjuangan Rakyat (Jalih Pitoeng Centre) sangat menyayangkan atas terulang nya kembali pola dan gaya serta cara melakukan pemilihan seorang pemimpin organisasi di tanah Betawi.
Sosok anak Betawi yang peduli dan terus mengamati dinamika yang terjadi di tanah Betawi hingga saat ini, mengungkapkan penyesalannya terhadap mekanisme dalam pemilihan pemimpin organisasi kebetawian.
Menurutnya, ada yang keliru dalam menerapkan sistem pemilihan calon pemimpin organisasi di tanah Betawi.
“Berdasarkan analisa dan pengamatan saya secara observatif selama ini, ada beberapa kekeliruan didalam memilih calon pemimpin,” ungkap Jalih Pitoeng dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (10/7/2026).
“Saya pernah ikut dalam salah satu tim calon ketua umum Bamus Betawi,” tegasnya.
“Saya melihat banyak yang keliru bahkan salah,” imbuhnya.
Jalih Pitoeng menuturkan bahwa pemilihan calon ketua umum dilakukan dengan pendekatan-pendekatan kelompok dan kedekatan emosional bukan pendekatan kapasitas dan leadershipitas.
“Sejujurnya saya harus mengatakan bahwa yang tidak memiliki kapasitas dan leadershipitas serta feasibilitas untuk menjadi seorang pemimpin organisasi besar ditanah Betawi tetap dipaksakan,” kenang nya.
“Sehingga hasilnya tidak seperti yang kita harapkan bersama,” kata Jalih Pitoeng.
“Demikian juga bagi calon yang tidak terpilih,” imbuhnya.
“Karena tidak menerima kekalahan, akhirnya membentuk organisasi baru dengan menggunakan atribusi yang menyerupai. Walaupun kita semua tahu bahwa mengorganisir diri serta membentuk organisasi adalah hak setiap warga negara,” kata Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Namun kan bukan itu esensi kita berorganisasi di tanah Betawi,” sambungnya menegaskan.
Jalih Pitoeng yang sempat membidani lahirnya Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Betawi (YASBI) sebagai sebagai langkah solutif dari dampak terungkapnya kasus korupsi di dinas kebudayaan DKI Jakarta, dimana YASBI harus menjadi wadah berhimpun sekaligus rumah perjuangan bagi para pelaku seni budaya inipun mengingatkan kita pada misi perjuangan para pendiri Bamus Betawi. Baik secara filosofis maupun secara historis.
“Apalagi jika kita mengacu pada niat dan sejarah berdirinya Bamus Betawi secara historis,” Jalih Pitoeng menandaskan.
“Faktanya, secara empirik kita akhirnya terkotak-kotak dan berimplikasi pada disintegrasi serta tidak kompak sekaligus tidak terbangun penyatuan secara integral institusional,” Jalih Pitoeng menuturkan.
“Padahal, cita-cita mulia para pendiri Bamus Betawi itu adalah menyatukan secara integral institusional dalam Bamus Betawi sebagai wadah perjuangan dan pemersatu orang Betawi,” Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Maka tidak heran jika kita terjebak dalam pertarungan yang istilah saya ‘Berebut Tanduk’ yang pada akhirnya ‘Rumput Hijau’ pun dimakan macan,” katanya.
“Artinya saking sibuknya kita dengan soal siapa jadi apa, banyak peluang-peluang yang seharusnya digarap secara produktif progresif demi kemaslahatan kaum Betawi, justru dikuasai oleh orang-orang diluar orang Betawi,” Jalih Pitoeng menegaskan.
Selain itu, ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) yang sedang giat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan demi penyatuan Bamus Betawi.
“Saya Insya Allah siap membantu untuk mengkonsolidasikan agar Bamus Betawi bisa menyatu kembali demi kepentingan yang lebih luas yaitu kaum Betawi,” ungkap Jalih Pitoeng.
Senada dengan Jalih Pitoeng, ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi Betawi (LPEB), Firman Toekan juga menyoroti proses pemilihan pada organisasi kebetawian.
Firman Toekan sangat menyesalkan bahwa di dalam pemilihan Ketua Umum organisasi, sering kali terjadi kekeliruan dalam cara berpikir para pemilih.
Menurutnya bahwa sebagian orang masih menganggap bahwa seseorang yang memiliki jabatan tinggi, seperti anggota legislatif, pejabat, atau tokoh yang populer, otomatis memiliki kemampuan memimpin organisasi.
Lebih jauh, Firman menuturkan bahwa cara pandang seperti itu perlu dikritisi karena tidak didasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi yang benar. Organisasi bukanlah panggung politik, melainkan wadah untuk mengelola sumber daya manusia, menyusun program kerja, membangun solidaritas, menyelesaikan persoalan internal, dan mewujudkan visi bersama.
“Semua itu membutuhkan kompetensi, pengalaman berorganisasi, integritas, kemampuan manajerial, serta komitmen yang tinggi,” Firman Toekan menegaskan.
Masih menurut Firman, bahwa didalam ilmu organisasi, kepemimpinan yang efektif lahir dari pengalaman, rekam jejak, kemampuan mengambil keputusan, dan kecakapan membangun kerja sama.
Dirinya juga menegaskan bahwa jabatan di luar organisasi memang dapat menjadi nilai tambah, tetapi bukan jaminan seseorang mampu memimpin organisasi dengan baik.
Karena itu, pemilih harus menggunakan akal sehat dan berpikir kritis. Jangan hanya terpukau oleh popularitas, gelar, atau kedudukan.
“Penampilan yang menarik dan jabatan yang tinggi ibarat balon berwarna-warni yang indah dipandang. Namun, jika tidak diisi dengan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan wawasan organisasi, maka keindahan itu tidak akan membawa organisasi menuju kemajuan,” katanya.
“Karena organisasi membutuhkan pemimpin yang bekerja, bukan sekadar dikenal. Tapi dibutuhkan pemimpin yang memahami persoalan organisasi, bukan hanya memiliki nama besar. Sehingga harus difahami bahwa memilih ketua umum berarti menentukan masa depan organisasi yang mengemban misi perjuangan bagi kaum Betawi,” sambungnya.
“Oleh sebab itu, pilihan harus didasarkan pada kompetensi, integritas, pengalaman, dan rekam jejak, bukan semata-mata pada citra, popularitas, atau jabatan yang disandang,” tegasnya.
Pada akhirnya, lanjut Firman, organisasi yang kuat tidak dibangun oleh simbol atau status, melainkan oleh kualitas kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan, menjaga persatuan, dan membawa organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
“Dengan analogi yang lebih elegan, penampilan yang menarik dan jabatan yang tinggi ibarat balon berwarna-warni yang indah dipandang,” celoteh Firman.
“Namun, jika tidak diisi dengan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan wawasan organisasi, maka keindahan itu tidak akan membawa organisasi menuju kemajuan,” tegas Firman.
Terkait dengan ramainya pemberitaan tentang adanya dugaan manipulasi dan korupsi ditubuh Bamus Betawi atas kegiatan Lebaran Betawi, Jalih Pitoeng mengingatkan bahwa adab, adat dan budaya serta ajaran orang Betawi tidak pernah mentolerir perbuatan dan atau tindakan yang koruptif.
“Orang tua dan para leluhur kita di Betawi tidak pernah mentolerir apalagi mengajarkan tentang tindakan dan perbuatan yang merugikan orang lain. Apalagi korupsi yang korbannya adalah rakyat,” kata Jalih Pitoeng menegaskan.
“Namun mengacu pada azas praduga tak bersalah, maka kita berharap agar pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi segera menindaklanjuti laporan tersebut agar ada kepastian hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya” pungkas Jalih Pitoeng menandaskan.
Sementara salah satu sesepuh Bamus Betawi, Haji Margani Mustar, saat dikunjungi di kediamannya juga menyampaikan keprihatinannya
Menurutnya bahwa anak Betawi harus solid, kompak dan bersatu demi kerukunan dan kemajuan Betawi.
“Iye kite prihatin juga dengernye,” kata haji Margani.
“Kite pengen nye anak Betawi itu kompak bersatu dan maju,” harapnya.
Sosok mantan pejabat tinggi di era kepemimpinan Fauzi Bowo sebagai gubernur DKI Jakarta kala itu, Babe aji Margani panggilan akrabnya, mengutarakan keinginannya agar semua persoalan diselesaikan secara baik dan terukur.
Ditanya bagaimana tanggapannya mengenai adanya pemberitaan tentang dugaan korupsi pada acara lebaran Betawi yang dianggap terjadi penyimpangan penggunaan dana hibah, sesepuh Bamus Betawi inipun menjawab landai dan bijaksana.
“Nyang penting semua persoalan itu diselesaikan secara Bae dan terukur,” pungkasnya. (**).