Oleh: Achmad Fadillah
JAKARTA | Banyak orang terlalu cepat menganggap bahwa setiap kritik terhadap pola kekuasaan dalam organisasi masyarakat Betawi adalah serangan terhadap identitas Betawi itu sendiri. Cara berpikir seperti itu keliru dan justru menutup ruang refleksi yang sehat. Tidak semua organisasi masyarakat di Betawi memiliki problem struktural. Banyak organisasi seperti Forum Betawi Rempug, Bamus Betawi, serta berbagai perkumpulan lokal lainnya yang sungguh-sungguh bergerak dalam pelestarian budaya, pendidikan, advokasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Mereka bekerja menjaga identitas Betawi tetap hidup di tengah tekanan urbanisasi yang semakin keras. Namun, di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebagian ruang organisasi sosial, termasuk di Betawi, kadang muncul pola relasi kekuasaan yang secara mengejutkan menyerupai logika kolonial masa lalu. Persoalannya bukan pada etnis, bukan pada budaya, dan bukan pada nama organisasinya. Persoalannya terletak pada bagaimana struktur kekuasaan dijalankan, bagaimana loyalitas dibentuk, dan bagaimana organisasi memaknai hubungan antara pemimpin dengan anggotanya.
Warisan kolonial paling berbahaya memang tidak selalu hadir dalam bentuk bangunan tua, dokumen sejarah, atau simbol fisik peninggalan masa lalu. Bahaya terbesar justru terletak pada pola pikir yang terus hidup, menyeberang generasi, lalu bersemayam dalam cara manusia memahami kekuasaan. Mentalitas kolonial merasuk secara halus dalam organisasi ketika kepemimpinan dipahami sebagai hak untuk memerintah, bukan tanggung jawab untuk melayani. Ia muncul ketika loyalitas dianggap lebih penting daripada kompetensi. Ia tumbuh ketika kritik dipandang sebagai ancaman, bukan masukan. Dalam sejumlah ruang organisasi masyarakat perkotaan, termasuk sebagian perkumpulan di Betawi, gejala seperti ini kadang terlihat sangat jelas. Ada kultus terhadap figur ketua, senioritas yang membatu, tekanan informal terhadap anggota, hingga penggunaan simbol budaya untuk melindungi kepentingan segelintir elite organisasi. Semua ini bukan berarti ada hubungan langsung dengan kolonialisme masa lalu. Namun struktur sosial yang diwariskan sejarah sering kali membentuk kebiasaan politik yang bertahan jauh lebih lama daripada masa penjajahan itu sendiri.
Pada masa kolonial, rakyat dibiasakan melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang sangat personal. Kekuasaan tidak dipahami sebagai sistem hukum yang rasional, melainkan melekat pada figur tertentu. Sosok seperti lurah kolonial, wedana, demang, atau mandor menjadi pusat otoritas. Apa yang mereka katakan dianggap hukum. Apa yang mereka putuskan jarang dipertanyakan. Relasi kuasa dibangun bukan atas dasar transparansi, melainkan patronase. Pola ini ternyata sangat mudah direproduksi dalam organisasi modern ketika seorang ketua diperlakukan seolah pusat kebenaran mutlak. Dalam sebagian organisasi, ketua bukan lagi sekadar koordinator yang menjalankan amanat bersama, melainkan figur yang dianggap tak boleh dibantah. Kritik pada kepemimpinan langsung diterjemahkan sebagai pembangkangan. Perbedaan pandangan dibaca sebagai pengkhianatan. Keputusan tidak lahir dari musyawarah, melainkan dari restu satu orang. Inilah gejala kultus figur yang sangat kolonial. Organisasi semacam ini tidak tumbuh sebagai ruang demokrasi warga, melainkan menyerupai miniatur birokrasi feodal yang hanya mengganti istilah jabatan tanpa mengubah logika dasarnya.
Kultus figur ini sering kali dibungkus dengan narasi persaudaraan yang terdengar indah. Anggota diajak merasa menjadi keluarga besar, tetapi relasi yang dibangun sesungguhnya adalah relasi patron-klien. Pemimpin diposisikan sebagai bapak yang harus dihormati tanpa reserve, sementara anggota diposisikan sebagai anak yang tugasnya patuh. Dalam jangka pendek, pola seperti ini memang menciptakan kesan soliditas. Semua tampak kompak, teratur, dan seragam. Namun di balik itu, daya kritis mati perlahan. Organisasi kehilangan mekanisme koreksi internal. Kesalahan pemimpin sulit diperbaiki karena tak ada ruang aman untuk menyampaikan keberatan. Persis seperti masa kolonial, ketika kedekatan pada figur penguasa menjadi penentu nasib seseorang. Mereka yang paling patuh mendapat akses. Mereka yang kritis disingkirkan. Ketika pola ini hidup dalam organisasi rakyat, sesungguhnya yang sedang direproduksi adalah struktur kolonial dalam bentuk baru. Bedanya hanya kostum, logo, dan bahasa yang dipakai.
Masalah lain yang sering muncul adalah senioritas yang berubah menjadi alat dominasi. Dalam organisasi yang sehat, senioritas seharusnya bermakna pengalaman, tanggung jawab, dan kewajiban membimbing generasi penerus. Senior adalah penjaga nilai, bukan penjaga tahta. Namun ketika senioritas berubah menjadi dalih untuk menuntut kepatuhan mutlak, maka yang lahir adalah struktur feodal. Kalimat seperti “gue lebih dulu di sini, jadi lo harus nurut” adalah gejala paling telanjang dari mentalitas ini. Pada masa kolonial, struktur seperti itu sangat jelas terlihat. Belanda berada di puncak, di bawahnya elite birokratik lokal, lalu mandor lapangan, dan paling bawah rakyat. Dalam sebagian organisasi modern, pola ini kadang hadir dalam bentuk ketua, pengurus inti, koordinator lapangan, lalu anggota biasa. Jika setiap level hanya menekan ke bawah dan tunduk membabi buta ke atas, maka substansinya nyaris sama. Organisasi kehilangan semangat kolektif dan berubah menjadi rantai komando yang kaku.
Dampak senioritas toksik ini sangat destruktif bagi regenerasi. Anak-anak muda yang membawa gagasan segar sering kali dipatahkan sebelum berkembang. Mereka dianggap terlalu berani, terlalu kritis, atau tidak tahu adat organisasi. Padahal organisasi yang sehat justru tumbuh dari keberanian generasi baru untuk mempertanyakan cara lama yang tidak lagi relevan. Ketika senioritas dipakai untuk membungkam kreativitas, organisasi masuk ke fase stagnasi. Ia hidup secara administratif, tetapi mati secara intelektual. Dalam konteks budaya Betawi yang sejatinya kaya akan tradisi musyawarah dan keluwesan sosial, pola dominasi seperti ini justru bertentangan dengan semangat asli komunitas. Sayangnya, warisan feodal-kolonial kadang lebih kuat dari kesadaran budaya itu sendiri. Ia menyelinap melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap normal, padahal sesungguhnya sedang merusak fondasi organisasi dari dalam.
Penyakit berikutnya adalah ketika loyalitas personal ditempatkan di atas misi organisasi. Ini adalah gejala klasik dalam banyak organisasi yang kehilangan arah. Secara ideal, organisasi dibangun untuk tujuan bersama: pelestarian budaya, advokasi hak warga, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi. Namun dalam praktik, kadang misi besar itu tersingkir oleh kepentingan mempertahankan figur tertentu. Anggota tidak lagi diukur berdasarkan kontribusi nyata, melainkan berdasarkan seberapa setia mereka pada ketua atau lingkaran inti pengurus. Orang yang kritis meskipun kompeten dianggap ancaman, sementara yang patuh meskipun minim kapasitas justru dipromosikan. Logika ini sangat mirip dengan sistem kolonial yang memilih kaki tangan berdasarkan loyalitas, bukan merit. Dalam struktur seperti ini, organisasi lambat laun berubah menjadi alat pengamanan posisi elite internal. Tujuan mulia hanya tinggal slogan. Energi organisasi habis untuk mengelola intrik, menjaga citra pemimpin, dan memastikan tidak ada suara yang terlalu keras mempertanyakan arah gerak organisasi.
Di titik inilah organisasi mulai kehilangan jiwanya sebagai alat perjuangan bersama. Ketika loyalitas personal menjadi mata uang utama, kualitas kerja pasti merosot. Program-program organisasi dijalankan setengah hati. Evaluasi menjadi formalitas. Keputusan strategis diambil bukan berdasarkan kebutuhan anggota, melainkan berdasarkan kalkulasi politik internal. Dalam jangka panjang, anggota akan merasa teralienasi. Mereka hadir secara fisik, tetapi tidak lagi memiliki rasa kepemilikan. Organisasi berubah menjadi panggung segelintir orang yang sibuk mempertahankan pengaruh. Ini adalah bentuk kolonialisasi internal yang sangat berbahaya, karena membunuh partisipasi dari dalam.
Gejala lain yang paling sensitif namun tak bisa diabaikan adalah penggunaan politik intimidasi. Ketika sebuah organisasi mulai mengandalkan tekanan massa, ancaman simbolik, atau penggiringan opini paksa untuk mencapai tujuan, maka sesungguhnya ia sedang menghidupkan pola centeng kolonial dalam versi modern. Dulu centeng menjaga kepentingan tuan tanah dan administratur kolonial. Mereka hadir untuk menekan, menakut-nakuti, dan memastikan rakyat tidak berani melawan. Hari ini, jika ada kelompok yang dipakai untuk menekan lawan politik, mengintimidasi pihak tertentu, atau menunjukkan kekuatan jalanan demi kepentingan elite, maka pola dasarnya sama. Hanya atributnya yang berubah.
Premanisme dalam organisasi sering kali dibungkus narasi pembelaan terhadap identitas atau solidaritas kelompok. Padahal ketika tekanan menjadi alat utama, organisasi telah bergeser dari ruang advokasi menjadi instrumen kontrol. Ini sangat problematik karena merusak legitimasi moral organisasi itu sendiri. Masyarakat yang semestinya dilayani justru menjadi pihak yang merasa terancam. Dan sejarah Batavia sudah cukup memberi pelajaran tentang bahaya ketika kekuatan informal dipakai sebagai kepanjangan tangan kekuasaan.
Ada pula praktik yang lebih halus namun sama berbahayanya: penggunaan identitas budaya sebagai tameng kekuasaan. Budaya Betawi seharusnya menjadi sumber persaudaraan, keterbukaan, dan kebanggaan kolektif. Namun ketika identitas budaya dipakai untuk membungkam kritik dengan kalimat seperti “kalau lo kritik, berarti lo nggak hormat sama Betawi,” maka budaya sedang dimanipulasi. Kritik terhadap pengelolaan organisasi bukan kritik terhadap etnis. Menyamakan keduanya adalah trik klasik untuk melindungi kekuasaan dari evaluasi. Kolonial dulu juga sangat piawai memainkan legitimasi budaya melalui elite lokal. Mereka memakai simbol-simbol kultural agar kontrol politik tampak natural. Ketika praktik serupa muncul hari ini, alarm harus berbunyi.
Masalah berikutnya adalah rekrutmen berbasis kedekatan, bukan kapasitas. Sistem kolonial memilih kaki tangan berdasarkan kesetiaan. Merit dan integritas berada di urutan belakang. Jika sebagian organisasi modern masih mengisi posisi strategis berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan pribadi, atau tingkat kepatuhan, maka sesungguhnya pola kolonial sedang direproduksi. Dampaknya sangat jelas: organisasi kehilangan profesionalisme. Orang-orang terbaik tersingkir. Inovasi mati. Regenerasi macet.
Di atas semua itu, ada satu warisan kolonial yang paling kuat: mentalitas bahwa dekat dengan kekuasaan berarti sukses. Pada era kompeni, akses pada penguasa berarti privilese. Hari ini, dalam sebagian organisasi, kedekatan dengan pejabat masih dianggap ukuran keberhasilan. Energi habis untuk berburu legitimasi elite, foto bersama, akses proyek, atau kedekatan politik. Fokus melayani anggota tersisih. Ini adalah jebakan yang sangat berbahaya.
Fenomena ini bisa muncul di ruang Betawi karena sejarah panjang masyarakatnya yang hidup di pusat kekuasaan, dari Batavia kolonial hingga Jakarta modern. Kedekatan geografis dengan pusat politik menciptakan budaya patronase yang sulit dihapus begitu saja. Selama berabad-abad, bertahan hidup sering kali berarti mengetahui siapa yang harus didekati. Warisan ini meninggalkan bekas sosial yang panjang.
Namun penting ditegaskan sekali lagi: tidak adil menyamaratakan semua organisasi Betawi. Banyak yang sehat, progresif, dan benar-benar bekerja untuk warga. Persoalannya bukan identitas Betawi. Persoalannya adalah ketika organisasi mana pun mewarisi pola kolonial: patuh ke atas, keras ke bawah, alergi kritik, dan haus legitimasi kuasa.
Ukuran organisasi sehat sebenarnya sederhana. Ia terbuka pada kritik, regeneratif, transparan, kaderisasinya berbasis merit, dan seluruh energinya diarahkan untuk melayani anggota. Sebaliknya, jika yang dominan adalah kultus figur, patronase, intimidasi, dan kepentingan elite internal, maka organisasi itu sedang sakit meskipun tampak besar di luar.
Pelajaran sejarah Batavia sangat jelas. Kolonialisme berhasil bukan karena penjajah terlalu kuat, melainkan karena selalu ada struktur lokal yang bersedia mereproduksi cara kerjanya. Jika hari ini sebagian organisasi tanpa sadar mengulang pola itu, tugas masyarakat bukan membenci organisasinya, melainkan membongkar mentalitasnya. Sebab musuh terbesar masyarakat modern bukan lagi kompeni bersenjata. Kadang ia hadir memakai bahasa persaudaraan, membawa simbol budaya, dan mengaku membela rakyat—padahal diam-diam mewarisi logika penaklukan yang sama.(BJP)